Dengan membaca fakta-fakta historis pada awal abad ke-20, terutama lewat kasus-kasus seperti pembentukan perkumpulan Rekso Roemekso, pembentukan milisi TKNM, dan pembentukan JN, pandangan dan sikap Muhammadiyah yang berbeda dari kelompok-kelompok Islam maupun nasionalis pribumi, telah mengantarkan kita pada suatu konsep atau jalan moderasi ala Muhammadiyah.
Pola moderasi Muhammadiyah digali dari sepenggal sejarah persyarikatan ini dalam konteks situasi ekstrem antara dua kubu yang terlibat konflik. Pandangan dan sikap Muhammadiyah yang mampu menengahi beragam konflik lewat tiga kasus sejarah di atas tidak mungkin tanpa melibatkan prinsip-prinsip organisasi yang jelas. Paling tidak, terdapat nilai-nilai fundamental filosofis yang menjadi pilar moderasi Muhammadiyah antara lain:
Pilar Ijtihad Keagamaan
Prinsip “ijtihad” sebagai pemahaman dan praktik keagamaan modern. Sebenarnya, pada periode awal kepemimpinan Muhammadiyah, istilah ijtihad tidak begitu popular, karena justru para tokoh Muhammadiyah lebih sering menggunakan istilah “akal” (Achmad Jainuri, “Fresh Ijtihad: Identitas yang Terlupakan”, Suara Muhammadiyahno. 07/1-15 April 2013) atau “nalar” (Lihat “Agami Nalar”, Soewara Moehammadijah,no. 4/1922).
Akal, dalam pandangan KH. Ahmad Dahlan, adalah alat atau jalan untuk mencapai tujuan hidup manusia. Akal harus bersih dari kesalahan untuk dapat membimbing manusia menuju jalan kebenaran dan keteguhan hati. KH. Ahmad Dahlan berkata: “Adapun jalannya untuk dapat mencapai barang yang dimaksudkan, manusia memakai akal yang waras, artinya akal yang tidak terkena bahaya. Sifat akal yang waras itu ialah akal yang dapat memilih sembarang perkara dengan teliti dengan perhatian dan dengan pertimbangan. Sesudah dipilih lalu ditempatkan dalam keteguhan hati” (Lihat “Tali Pengikat Hidup Manusia” dalam Album Tahun 1923,(Yogyakarta: Hoofdbestuur Muhammadiyah Bagian Taman Pustaka, 1923).
Akal sebagai sumber ilmu pengetahuan manusia memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik akal manusia senantiasa dinamis manakala dipupuk dengan pengetahuan baru. Sekalipun demikian, dalam pandangan KH. Ahmad Dahlan, akal tidak bersifat absolut.
Pengetahuan yang diperoleh manusia lewat akal tetap berada dalam determinasi takdir Tuhan. Dalam pemahaman dan praktik keagamaan, ijtihad atau penalaran yang dilakukan KH. Ahmad Dahlan dan juga Muhammadiyah adalah berusaha dengan sungguh-sungguh menggali ajaran Islam agar relevan diterapkan di setiap zaman dengan merujuk pada sumber yang utama: al-Quran dan Sunnah Nabi.
Konsekuensinya, Muhammadiyah mengesampingkan budaya taklid. Kemudian menawarkan epistemologi baru yang sejalan dengan dinamika keilmuan mutakhir dan selaras dengan kemajuan zaman. Inilah proses rasionalisasi pemahaman dan praktik keagamaan.
***
Belum cukup di situ, model pemahaman dan praktik keagamaan dalam pandangan Muhammadiyah senantiasa berkelindan dengan dinamika kehidupan sosial, politik, budaya, dan ekonomi pada masanya. Dalam konteks inilah ijtihad Muhammadiyah menjadi tampak luwes—meminjam istilah M. Amin Abdullah (2018) dikenal dengan cognitive flexibility—mampu beradaptasi dengan dinamika kehidupan sosial, politik, budaya, dan bahkan ekonomi masyarakat pada masanya.
Karena paradigma ijtihad yang luwes, maka gerakan keagamaan Muhammadiyah amat mudah mengakomodasi ragam pandangan keagamaan. Termasuk kelompok tradisionalis, ketika menyatakan bergabung dengan organisasi ini.
Ketika merespon suatu kasus, pandangan Muhammadiyah tidak terjebak pada binary opposition yang melihat pelaku masalah secara berhadap-hadapan. Dalam merespon kasus ketidakadilan dan sentimen terhadap etnis China (latar belakang pembentukan Rekso Roemekso), misalnya, sikap dan pandangan Muhammadiyah tampak introspeksi diri dan sekaligus menunjukkan ‘perlawanan’ terhadap sistem kolonial.
***
Harap dicatat, keluwesan dan berusaha keluar dari jebakan binary opposition sudah tampak dalam Muhammadiyah. Yaitu, tidak sekedar menyalahkan pedagang China dan membela pedagang muslim, Muhammadiyah sekaligus melawan (kolonialisme) lewat jalur yang sah ketika menempuh jalur politik (SI).
Pilihan KH. Ahmad Dahlan dan beberapa jajaran teras HB Muhammadiyah yang masuk ke dalam struktur CSI adalah bentuk afirmasi atas kebutuhan wadah politik perlawanan yang sah dalam struktur masyarakat kolonial pada waktu itu. Tetapi HB Muhammadiyah tetap menjaga jarak dengan CSI—keterlibatan KH. Ahmad Dahlan dan kawan-kawan di CSI lebih sekedar representasi individual (ijtihad politik individu) ketimbang representasi struktural.
Sedangkan secara internal, Muhammadiyah melakukan introspeksi diri bahwa kekuatan umat Islam memang jauh di bawah kelas-kelas sosial lain dalam struktur masyarakat kolonial. Inilah faktor yang mendorong tokoh-tokoh Muhammadiyah untuk berjuang lewat jalur pendidikan dan pemberdayaan masyarakat (ijtihad sosial: dakwah, pengajaran, pelayanan kesehatan, literasi).
Pilar Persatuan Umat Manusia
Prinsip “persatuan umat manusia.” Inilah pilar filosofis paling fundamental yang disampaikan KH. Ahmad Dahlan di Kongres Al-Islam tahun 1921 di Cirebon. Persatuan umat manusia—dalam konteks nasional “persatuan bumiputra”—menjadi kunci kemajuan bangsa.
Dalam pidato “Tali Pengikat Hidup Manusia”, KH. Ahmad Dahlan menyeru kepada segenap perkumpulan atau komunitas umat Islam supaya menghindari perpecahan. Karena perpecahan telah melemahkan kekuatan umat Islam sebagai mayoritas. Bahkan, perpecahan antara umat Islam dengan kelompok intelektual bumiputra—yang sebenarnya beragama Islam tetapi berpegang teguh pada nilai-nilai dan ajaran filosofis budaya Jawa—mesti dihindari.
Dengan menggali latar belakang sejarah umat manusia bahwa secara historis manusia berasal dari nenek moyang yang satu, yaitu Nabi Adam, maka sang pendiri Muhammadiyah menghendaki konsepsi persatuan umat manusia secara universal tanpa tersekat-sekat oleh kepentingan kelompok, etnis, budaya, bangsa dan bahkan agama sekalipun. “Bukankah manusia itu perlu bersatu hati karena beberapa sebab? Pertama, sebab manusia, bangsa apa saja, sesungguhnya nenek-moyangnya satu, yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Jadi semua manusia itu satu daging dan satu darah. Kedua, supaya semua manusia dapat hidup senang bersama-sama di dunia” (“Tali Pengikat Hidup Manusia”, Yogyakarta: Hoofdbestuur Muhammadiyah Bagian Taman Pustaka, 1923).
***
Menarik apa yang disampaikan KH. Ahmad Dahlan dalam Kongres Al-Islam 1921 di Cirebon setelah tiga peristiwa (konflik) di atas (antara kelompok pedagang muslim dan etnis China, kasus penistaan agama oleh surat kabar Djawi Hisworo, dan pembentukan TKNM dan JN). Artinya bahwa gagasan “persatuan umat manusia” adalah jawaban atas konflik dengan latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan agama. Terjadi sebagai akibat dari ketidakadilan sistem politik kolonial dan kondisi masyarakat bumiputra yang tertinggal secara kualitas.
KH. Ahmad Dahlan menawarkan paradigma Islam yang universal yang mampu menyatukan ragam perbedaan tersebut. Untuk dapat bersatu tanpa mengenal suku, bangsa, ras, dan agama, manusia harus diikat dalam suatu ikatan hidup yang kokoh.
Suatu pengetahuan yang menyeluruh bagi kemanusiaan di bumi. Tali pengikat hidup bagi manusia adalah paradigma kemanusiaan universal yang digali dari sumber ajaran Islam (Al-Quran). Sebab, agama Islam menurut KH. Ahmad Dahlan adalah fitrah dalam diri setiap manusia.
Persatuan umat manusia memang menjadi gagasan KH. Ahmad Dahlan yang strategis dalam konteks dinamika umat Islam pada awal abad 20. Ketika umat Islam sedang terbelakang akibat kebijakan politik kolonial yang tidak adil, di internal umat Islam sendiri terdapat perbedaan paham keagamaan sehingga melahirkan perpecahan. Maka gagasan persatuan bagi umat Islam menjadi solusi alternatif.
Pilar Islam Berkemajuan
Prinsip “Islam Berkemajuan.” Secara historis, term “Islam Berkemajuan” memang bukan murni berasal dari Muhammadiyah. Sebab, istilah ini telah masyhur dalam perdebatan di Sarekat Islam, terutama di jajaran CSI. Mengutip sumber Takashi Shiraishi (2005), pengertian “Islam Berkemajuan” yang berkembang di SI tampaknya lebih pada usaha mengimplementasikan ajaran Islam sejalan dengan perkembangan zaman (modernis). Namun demikian, Muhammadiyah mampu merebut istilah dan mengisi tafsir Islam Berkemajuan sesuai dengan kepentingan persyarikatan pada waktu itu.
“Dadiyo kyai sing kemajuan lan aja kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah”, begitu pesan KH. Ahmad Dahlan kepada murid-muridnya (Amir Hamzah Wirjosoekarto, 1960). Adapun yang dimaksud “kyai sing kemajuan” dalam penafsiran Siti Umniyah, salah satu murid perempuan KH. Ahmad Dahlan, adalah sosok ulama yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian, paham keislaman yang diusung Muhammadiyah adalah “Islam yang berkemajuan”. Suatu model pemahaman dan praktik keagamaan yang mampu beraadaptasi dengan perkembangan zaman (modernis).
Dalam dokumen Soewara Moehammadijah tahun 1922 memuat sebuah artikel dengan judul “Agama Islam Nyawa Kemajuan” yang ditulis oleh Haji Fachrodin. Dijelaskan bagaimana konsep Islam berkemajuan tersebut: “Agama Islam ialah agama yang tunggal, bersetuju dengan akal, dan berjalan menyertai dengan kemajuan di dalam satu jaman. Ialah agama yang mengangkat kemanusiaan daripada lembah kehinaan, kepada tempat ketinggian dan kemuliaan. Ialah agama yang tiada membedakan haknya antara orang yang lemah dengan orang yang kuat, dan orang yang miskin dengan orang yang kaya, melainkan sama saja, sebagaimana yang telah ternyata tersebut di dalam hadis dan ayat al-Quran.”
Haji Fachrodin melakukan pembacaan kritis terhadap sejarah umat Islam dan membandingkan dengan kehidupan bangsa Eropa yang telah maju. Dengan membandingkan kondisi umat Islam dengan bangsa Eropa, maka didapati suatu perbedaan yang amat tajam.
Bangsa Eropa maju, umat Islam mundur dan terpuruk. Kenyataan ini amat miris karena menurut penulis artikel ini, kemajuan bangsa Eropa justru setelah mereka mengadopsi khazanah ilmu pengetahuan Islam yang sudah ditinggalkan oleh umat Islam sendiri.
***
Khazanah intelektual Islam telah menjadi pondasi kemajuan bangsa Eropa, sementara peradaban umat Islam mundur karena telah meninggalkan warisan intelektualnya sendiri. Untuk dapat mengembalikan kejayaan umat Islam, maka tradisi intelektual yang sudah dibangun sejak abad pertengahan perlu dirintis kembali. Kemodernan yang datang dari bangsa Barat (Eropa) bukan untuk ditolak, tetapi harus diselaraskan dengan ajaran Islam. Sebab, pada dasarnya peradaban Barat tumbuh dan berkembang maju karena mengikuti tradisi intelektual Islam.
Berdasarkan tafir Haji Fachrodin di atas, maka Islam Berkemajuan menurut Muhammadiyah pada periode awal memiliki pilar-pilar utama: (1) monoteisme (tauhid), (2) rasionalisme, (3) progresivisme, (4) humanisme universal, dan (5) memihak kaum lemah.
Dengan pilar Islam Berkemajuan inilah, Muhammadiyah hadir memoderasi konflik-konflik laten dan manifes yang terjadi di kalangan bumiputra. Baik dari kalangan muslim maupun non muslim, sebagai dampak dari ketidakadilan sistem politik kolonial pada waktu itu. Di samping menetralisasi potensi-potensi konflik di kalangan bumiputra, moderasi ala Muhammadiyah juga diterapkan melalui pemberdayaan internal umat Islam. Dilakukan lewat program utama pengajaran dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia.
Pilar Pendidikan
Prinsip “pendidikan.” Secara historis, istilah “pengajaran” lebih popular dikenalkan Muhammadiyah (lewat rumusan maksud dan tujuan organisasi) ketimbang pendidikan. Sedangkan makna pendidikan di sini, seperti kritik Anhar Gonggong (2019), tidak cukup direduksi sebatas aktivitas belajar dan mengajar di dalam kelas.
Pendidikan Muhammadiyah di sini bermakna sangat luas. Bahkan sejak pertama kali dirumuskan anggaran dasar (statuten 1912), tujuan organisasi ini secara konseptual berkaitan dengan pendidikan. Ketika terbentuk empat unsur pembantu pimpinan pertama di Muhammadiyah (Bahagian Sekolahan, Bahagian Tabigh, Bahagian PKO, dan Bahagian Taman Poestaka), program-program tiap bahagian masih tetap dalam kerangka pendidikan (pengajaran) untuk memajukan kaum bumiputra.
Dengan memajukan kaum bumiputra lewat proses peningkatan kualitas hidup berupa wawasan, pengetahuan, dan kecakapan dalam menghadapi tantangan modernitas, maka Muhammadiyah telah menyiapkan generasi masa depan yang tangguh. Setara dengan kelas sosial atau bangsa lain.
Di sinilah kontribusi besar Muhammadiyah dalam proses mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas. Manusia-manusia yang berkualitas memiliki cara pandang dan teknik mengatasi gesekan-gesekan dalam masyarakat yang potensial memicu konflik. Pilar pendidikan menjadi sumbangsih terbesar dalam konsep moderasi Muhammadiyah.
***
Lebih dari itu, dalam konteks dinamika politik kebangsaan, menurut sejarawan Anhar Gonggong, Muhammadiyah sebenarnya merupakan gerakan kebangsaan yang menempatkan jalur pendidikan sebagai instrumen perlawanan terhadap kolonialisme yang akan mengantarkan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan (Anhar Gonggong dalam Sarasehan Pendidikan Dari Mu’allimin untuk Bangsa: “Menggali Falsafah Pendidikan 3 Direktur Mu’allimin: KH. Ahmad Dahlan, KH. Mas Mansur, KH. Abdul Kahar Muzakkir”, 9 Desember 2019 di Aula Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta).
Artinya, dengan proses pemberdayaan secara internal di kalangan umat Islam, Muhammadiyah sebenarnya telah mempersiapkan generasi pejuang yang melawan sistem politik kolonial yang terbukti tidak adil bagi kaum bumiputra. Inilah yang membedakan gerakan Muhammadiyah dengan Sarekat Islam selama ini.
Setelah melintasi usia seabad lebih, Muhammadiyah telah mengarungi berbagai tantangan dinamika zaman dengan perubahan kontelasi perpolitikan di tanah air, dari sejak zaman kolonialisme hingga memasuki alam kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam konteks moderasi konflik di tengah situasi ekstrim, sebenarnya Muhammadiyah sudah kenyang pengalaman sejarah.
Tetapi dengan empat pilar filosofis di atas (rasionalisasi, persatuan universal, Islam berkemajuan, dan pendidikan/pengajaran), Muhammadiyah terbukti survive melintasi seabad lebih usianya. Dan memang jalan moderasi Islam ala Muhammadiyah tidak populer.
Editor: Nabhan Mudrik Alyaum
