IBTimes.ID – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti menegaskan bahwa program revitalisasi satuan pendidikan tidak hanya ditujukan untuk menghadirkan lingkungan belajar yang layak, aman, dan nyaman bagi peserta didik, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di daerah melalui pelaksanaan pembangunan secara swakelola.
“Anggap saja ada 15 pekerja di setiap satuan pendidikan dikalikan 71.744, ada sekitar 1,1 juta pekerja yang merasakan manfaatnya. Kalau revitalisasi ini berjalan, insya Allah ekonomi di daerah ini bergerak,” katanya dilansir dari Antara (27/6/26).
Abdul Mu’ti menjelaskan, alokasi revitalisasi untuk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2026 sementara ini mencakup 12 sekolah. Namun, jumlah tersebut masih berpotensi meningkat seiring rencana pemerintah menambah kuota revitalisasi sekolah secara nasional.
Menurutnya, kuota awal revitalisasi tahun 2026 sebanyak 11.744 sekolah. Presiden Prabowo Subianto, lanjutnya, telah beberapa kali menyampaikan rencana penambahan sekitar 60 ribu sekolah sehingga total sasaran revitalisasi diperkirakan mencapai 71.744 satuan pendidikan.
“Tahun 2026 memang baru alokasi 12 sekolah. Saya katakan ‘baru’ karena itu dari kuota sementara sebanyak 11.744 sekolah namun Pak Presiden sudah menyampaikan berulang bahwa tahun ini akan ada tambahan alokasi 60 ribu sekolah lagi,” katanya usai meresmikan hasil revitalisasi 32 satuan pendidikan tahun 2025 sekaligus menyerahkan mock up program revitalisasi tahun 2026 kepada 12 sekolah yang dipusatkan di SMP Negeri 2 Kutasari.
Peresmian revitalisasi tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti untuk 32 satuan pendidikan yang telah selesai direvitalisasi pada 2025. Program tersebut merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Republik Indonesia.
Pada kesempatan itu, Mendikdasmen juga mengingatkan seluruh pihak agar menjaga integritas dalam pelaksanaan program revitalisasi dan mencegah segala bentuk penyimpangan.
“Tolong dipastikan jangan ada yang dikorupsi. Kalau ada pihak yang menjanjikan sekolah mendapat program ini dan minta fee, tolong dilaporkan. Inspektorat Jenderal akan turun di mana pun berada karena ini komitmen kami memastikan revitalisasi berjalan sesuai arahan Presiden dan anak-anak bisa sekolah yang aman dan nyaman,” katanya.
Sementara itu, Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif menyampaikan apresiasinya atas berbagai program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dinilai memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Program-program tersebut antara lain digitalisasi pembelajaran melalui Interactive Flat Panel (IFP), Program Indonesia Pintar (PIP), hingga revitalisasi satuan pendidikan.
“Kami merasakan betul bagaimana komitmen dan kebijakan berbagai program kementerian selama ini telah memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu pendidikan di daerah, tentunya termasuk di Kabupaten Purbalingga,” katanya.
Fahmi menjelaskan, Kabupaten Purbalingga memperoleh bantuan revitalisasi bagi 44 satuan pendidikan selama periode 2025–2026. Rinciannya, sebanyak 32 sekolah menerima bantuan pada 2025 dan 12 sekolah pada 2026 dengan total anggaran mencapai Rp39,58 miliar.
Selain revitalisasi, pada penyaluran PIP 2026 fase pertama, Kabupaten Purbalingga juga mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp32,25 miliar yang diperuntukkan bagi 45.651 peserta didik mulai jenjang Paket A hingga SMA/SMK.
Dalam kesempatan tersebut, Fahmi juga mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan prioritas pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di Kabupaten Purbalingga. Menurutnya, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 20 hektare dan kini menunggu penetapan lokasi serta regulasi pendukung dari pemerintah pusat.
“Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menyiapkan lahan seluas 20 hektare (untuk SNT) dan kini menunggu penetapan lokasi serta regulasi pendukung dari pemerintah pusat,” tandasnya.
(MS)
