IBTimes.ID – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan perhatian khusus terhadap satuan pendidikan yang terdampak gempa bumi di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sekolah-sekolah yang mengalami dampak bencana tersebut dipastikan menjadi prioritas dalam program revitalisasi satuan pendidikan tahun 2026.
Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nagekeo, NTT, pada Senin (24/8).
Sebagai langkah awal penanganan pascabencana, Kemendikdasmen menyalurkan sejumlah bantuan kepada satuan pendidikan, peserta didik, serta warga sekolah yang terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo dan Ngada. Bantuan tersebut meliputi 9.400 buku nonteks, 495 school kit, 30 family kit, 1.000 kaos, serta 1.650 paket makanan.
Selain bantuan logistik, pemerintah juga menyiapkan dukungan dalam bentuk dana tunai melalui voucher dengan total nilai Rp860 juta yang diperuntukkan bagi 61 sekolah terdampak.
“Kita tetap optimis dan semangat bahwa semua musibah dan bencana ini dapat kita atasi bersama. Saat ini yang terpenting adalah kita saling bekerja sama, saling mendukung, dan bersama-sama memulihkan kondisi setelah bencana ini,” kata Abdul Mu’ti dalam siaran pers Kemendikasmen sebagaimana yang dilaporkan Kompas.tv
Menurut Abdul Mu’ti, pemerintah masih melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap satuan pendidikan yang terdampak gempa. Proses tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan yang dialami masing-masing sekolah sekaligus menghitung kebutuhan penanganannya.
Hasil pendataan nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebutuhan sekolah yang dapat ditangani melalui program revitalisasi satuan pendidikan.
“Kami juga memberikan bantuan prioritas untuk sekolah-sekolah yang terdampak untuk mendapatkan revitalisasi tahun 2026,” kata Mendikdasmen di SDK Rowa.
Ia menjelaskan, setelah proses pendataan dan penghitungan kebutuhan rampung, Kemendikdasmen akan segera menyiapkan berbagai dokumen administrasi yang diperlukan. Tahapan tersebut kemudian akan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) sebagai bagian dari proses pelaksanaan revitalisasi.
Abdul Mu’ti menambahkan, pekerjaan pembangunan sekolah dapat segera dimulai setelah dana Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahap kedua untuk program revitalisasi sekolah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Setelah itu, dana akan disalurkan kepada sekolah yang telah memenuhi ketentuan.
“Nanti setelah ada verifikasi dan validasi, akan ada perjanjian kerja sama, dan setelah semuanya clear, akan dimulai pembangunannya,” katanya.
Dengan langkah tersebut, Kemendikdasmen berharap proses pemulihan satuan pendidikan yang terdampak gempa di Nagekeo dan Ngada dapat berjalan secara terarah.
Pemerintah juga memastikan kebutuhan pendidikan di wilayah terdampak tetap menjadi perhatian agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung dengan baik.
(MS)
