Pada tahun 2025 dan 2026, dunia kembali diguncang oleh serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Setiap kali agresi ini dijustifikasikan kepada publik internasional, kata yang paling sering muncul dari Washington dan Tel Aviv adalah “demokrasi”. Retorika ini dipakai untuk meyakinkan bahwa intervensi dilakukan demi menjaga nilai universal yang harus dilindungi.
Namun, bagi banyak orang Iran (dan penduduk Dunia Ketiga lainnya), klaim tersebut terdengar penuh ironi dan skeptis terhadap klaim Barat tentang demokrasi dan hak asasi manusia.
Mereka masih mengingat bahwa tujuh dekade sebelumnya, justru Amerika Serikat dan Inggris yang menghancurkan salah satu eksperimen demokrasi paling menjanjikan di Timur Tengah. Kudeta 1953, yang dikenal sebagai Operasi Ajax, menggulingkan pemerintahan sah Mohammad Mossadegh dan menutup jalan bagi demokrasi parlementer Iran.
Sejak saat itu, kata “demokrasi” yang dibawa Barat selalu berhadapan dengan memori pahit tentang bagaimana demokrasi Iran pernah ditumbangkan demi kepentingan minyak dan geopolitik. Sejarah kudeta 1953 tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan komoditas ekspor paling berharga milik Iran, minyak. Pada tahun 1951, Mohammad Mossadegh, seorang nasionalis liberal yang dihormati, menjadi Perdana Menteri Iran.
Salah satu langkah pertamanya adalah menasionalisasi Anglo-Iranian Oil Company (AIOC), yang selama puluhan tahun menguasai sumber daya minyak Iran dan telah memberikan keuntungan besar bagi Inggris, namun hanya sedikit efeknya bagi rakyat Iran. Keputusan ini disambut dengan dukungan luas di dalam negeri, tetapi memicu krisis internasional. Inggris menolak kehilangan kendali atas minyak Iran dan segera melancarkan tekanan diplomatik, ekonomi, bahkan ancaman militer.
Amerika Serikat pada awalnya mencoba berperan sebagai mediator. Namun, dengan meningkatnya ketegangan Perang Dingin, Washington semakin melihat Mossadegh bukan hanya sebagai ancaman terhadap kepentingan minyak Barat, tetapi juga sebagai figur yang berpotensi membuka ruang bagi pengaruh Soviet. Mark J. Gasiorowski menekankan bahwa keputusan Amerika untuk mendukung kudeta tidak semata-mata soal minyak, tetapi juga terkait dengan strategi penahanan global terhadap komunisme.
Operasi Ajax, nama sandi operasi untuk kudeta ini, dirancang oleh CIA bersama MI6. Kermit Roosevelt, seorang perwira CIA, memainkan peran penting dalam mengatur propaganda, menyuap politisi, ulama, dan militer Iran untuk melemahkan Mossadegh. Kampanye ini menciptakan gambaran bahwa Mossadegh adalah ancaman terhadap stabilitas, seorang pemimpin yang terlalu radikal dan tidak mampu mengelola negara.
Pada pertengahan Agustus 1953, situasi politik di Teheran mencapai titik genting. CIA dan MI6 telah menyiapkan rencana yang melibatkan propaganda, agitasi massa, dan koordinasi dengan unsur militer. Pada 15 Agustus, Shah Mohammad Reza Pahlavi menandatangani dekret yang dimaksudkan untuk memberhentikan Mossadegh dan menggantinya dengan Jenderal Fazlollah Zahedi. Namun, Mossadegh menolak dekret itu dan segera menangkap perwira yang dikirim untuk melaksanakan perintah. Shah, yang merasa posisinya terancam, melarikan diri ke Baghdad, lalu ke Italia.
Kudeta tampak gagal pada tahap awal. Mossadegh masih berkuasa, dan banyak yang mengira bahwa upaya Barat telah berakhir. Namun, CIA melalui Kermit Roosevelt Jr. tidak menyerah. Ia mengatur gelombang kedua operasi dengan memobilisasi demonstran bayaran, menyebarkan pamflet anti-Mossadegh, dan memanfaatkan jaringan ulama serta politisi yang sudah disuap. Pada 18–19 Agustus, kerusuhan besar pecah di Teheran. Massa menyerbu kantor-kantor pemerintah, bentrok dengan pendukung Mossadegh, dan menciptakan suasana kacau yang membuat militer beralasan untuk turun tangan.
Pada 19 Agustus, unit militer yang setia kepada Zahedi bergerak. Tank dan pasukan bersenjata menduduki jalan-jalan utama, sementara kelompok pro-kudeta menyerbu rumah Mossadegh. Mossadegh akhirnya ditangkap setelah pertempuran singkat di sekitar kediamannya. Dengan jatuhnya Mossadegh, Zahedi diumumkan sebagai perdana menteri baru. Shah pun kembali dari pengasingan, kali ini dengan dukungan penuh Amerika Serikat dan Inggris.
Kronologi ini menunjukkan bahwa kudeta bukanlah peristiwa spontan, melainkan hasil dari operasi yang direncanakan dengan cermat, melibatkan propaganda, mobilisasi massa, dan intervensi militer. Mossadegh digulingkan bukan karena kehilangan legitimasi rakyat, melainkan karena kombinasi tekanan eksternal dan manipulasi internal yang dirancang untuk melemahkan posisinya.
Kudeta ini memiliki beberapa implikasi besar. Pertama, ia menandai penggunaan pertama operasi rahasia Amerika Serikat untuk menggulingkan pemerintahan asing di masa damai, sebuah preseden yang kemudian diikuti di Guatemala (1954) dan Chile (1973). Kedua, kudeta menghancurkan peluang Iran untuk mengembangkan sistem politik demokratis yang lebih mapan.
Mossadegh, meski memiliki kelemahan, adalah simbol dari aspirasi rakyat Iran untuk pemerintahan yang lebih transparan dan berdaulat. Ketiga, rezim Shah yang didukung Barat kemudian menjadi semakin otoriter, menekan oposisi politik, dan bergantung pada aparat keamanan yang brutal.
Sejarawan seperti Steve Marsh menekankan bahwa keputusan Eisenhower untuk melancarkan Operasi Ajax tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan perusahaan minyak, tetapi juga oleh perubahan struktur internasional pasca-Perang Korea dan kematian Stalin. Dengan meningkatnya keyakinan bahwa Amerika harus lebih aktif dalam mengendalikan kawasan strategis, Iran menjadi target utama kebijakan intervensi.
Sejarawan Moyara de Moraes Ruehsen menekankan bahwa krisis minyak dan kepentingan strategis lebih diutamakan daripada prinsip demokrasi, dan keputusan itu meninggalkan luka mendalam dalam hubungan Iran-Barat. Dampak jangka panjang kudeta ini sangat besar. Ketidakpuasan rakyat terhadap Shah, yang dianggap sebagai boneka Barat, terus meningkat.
Ketegangan sosial, represi politik, dan ketidakadilan ekonomi akhirnya meledak dalam Revolusi Iran 1979. Banyak akademisi berpendapat bahwa tanpa kudeta 1953, jalur sejarah politik Iran mungkin akan berkembang secara berbeda. Mossadegh tentu menghadapi tantangan besar, dan tidak ada jaminan bahwa eksperimen demokrasi parlementer itu akan berhasil sepenuhnya.
Namun, proses yang sedang berjalan memiliki kesempatan untuk matang dan memberi ruang bagi sistem politik yang lebih terbuka. Kudeta menghentikan proses itu secara paksa, menggantinya dengan otoritarianisme yang semakin bergantung pada dukungan Barat dan aparat keamanan represif. Operasi Ajax karenanya tidak bisa dilihat hanya sebagai episode lalu dalam sejarah Perang Dingin. Ia menjadi salah satu titik awal kejadian yang membentuk konflik geopolitik yang terus berlanjut hingga kini.
Intervensi eksternal demi kepentingan ekonomi dan strategi jangka pendek terbukti mampu menghancurkan peluang demokrasi dan menciptakan krisis politik dalam jangka panjang. Kudeta 1953 menunjukkan bahwa runtuhnya demokrasi tidak selalu lahir dari kelemahan internal, melainkan juga dari tekanan eksternal yang menolak memberi ruang bagi kedaulatan sebuah negara. Luka sejarah itu terus membentuk cara Iran memandang Barat dan menjelaskan mengapa retorika demokrasi dari luar sering dipandang dengan skeptisisme mendalam.
(Nashuha)
