Sudarnoto, Ketua MUI: “MUI Harap Pertemuan Prabowo dan PM India Bahas Isu Toleransi dan Hak Beragama”

IBTimes.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap Prabowo Subianto dan Narendra Modi tidak hanya membahas kerja sama ekonomi dan hubungan bilateral. Pertemuan kenegaraan keduanya dijadwalkan berlangsung pada 6–8 Juli 2026.

MUI menilai agenda tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen Indonesia dan India terhadap toleransi serta kebebasan beragama. Komitmen itu juga mencakup perlindungan hak-hak umat Islam sebagai bagian dari nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Harapan tersebut disampaikan Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim. Pernyataan itu disampaikan menjelang kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia atas undangan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, Prabowo Subianto dan Narendra Modi memiliki momentum penting untuk menyuarakan pesan perdamaian. Pesan tersebut diharapkan membawa dampak positif bagi kedua negara, kawasan, dan dunia.

“Sangat diharapkan perbincangan dua pemimpin ini juga memberikan perhatian serius terhadap prinsip-prinsip toleransi hidup beragama sebagai bagian dari upaya menyehatkan dan memperkuat demokrasi,” kata Sudarnoto dalam keterangannya, Sabtu (4/7/2026).

MUI Soroti Perlindungan Hak Beragama

Sudarnoto Abdul Hakim menilai isu kebebasan beragama perlu menjadi perhatian dalam dialog Prabowo Subianto dan Narendra Modi. Menurutnya, hal itu penting terutama terkait kondisi sebagian masyarakat Muslim di India yang masih dilaporkan menghadapi diskriminasi dan intoleransi.

Menurutnya, berbagai laporan internasional, termasuk dari Organisasi Kerja Sama Islam, masih menunjukkan adanya praktik diskriminatif terhadap komunitas Muslim. Praktik tersebut disebut dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstrem.

“Laporan OIC memperkuat adanya praktik intoleran kelompok ekstremis ini. Kelompok ekstrem seperti inilah yang sering disebut sebagai penggerak Islamofobia, anti-Islam dan keberadaan umat Islam,” lanjutnya.

Karena itu, Majelis Ulama Indonesia berharap pertemuan Prabowo Subianto dan Narendra Modi menghasilkan komitmen yang lebih kuat dalam melindungi kebebasan beragama. Komitmen tersebut diharapkan menjamin hak seluruh warga negara tanpa membedakan agama maupun keyakinannya.

Menurut Sudarnoto, Indonesia dan India memiliki sejarah panjang sebagai negara demokrasi yang menjunjung keberagaman. Oleh sebab itu, kedua negara dinilai memiliki tanggung jawab moral untuk memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis.

“Saya sungguh berharap pertemuan PM India dan Presiden RI juga menghasilkan kesepakatan agar pemerintah India melindungi hak-hak beragama umat Islam sebagaimana yang dirasakan warga mayoritas India, tidak ada lagi diskriminasi dan apalagi anti-Islam dan umat Islam,” jelasnya.

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia menilai kerja sama antartokoh agama perlu terus diperluas. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat diplomasi kemanusiaan dan toleransi, khususnya antara komunitas Islam dan Hindu.

Dalam kesempatan yang sama, Sudarnoto menyampaikan apresiasi atas kunjungan kenegaraan Narendra Modi ke Indonesia. Ia berharap hubungan bilateral kedua negara semakin kuat dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap stabilitas kawasan.

“Dua negara ini harus bisa memberikan sumbangan penting bagi upaya mewujudkan ketenteraman, keamanan, kedamaian kawasan, dan mewujudkan kehidupan harmonis di kalangan masyarakat,” ucapnya.

Di sisi lain, Sudarnoto juga menyayangkan batalnya secara sepihak agenda pertemuan antara delegasi MUI dengan Narendra Modi selama kunjungan di Indonesia. Padahal, forum tersebut dirancang untuk membahas toleransi, hak dan kebebasan beragama, kerja sama sosial-keagamaan, penanggulangan ekstremisme, hingga upaya memperkuat perdamaian dunia.

“Semoga ini menjadi perhatian PM dan Presiden,” imbuh dia.

Sesuai agenda diplomatik yang telah diumumkan, Prabowo dan Narendra Modi dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral pada 7 Juli 2026 di Jakarta sebelum Perdana Menteri India melanjutkan kunjungannya ke Yogyakarta pada 8 Juli.

Pertemuan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat kerja sama strategis kedua negara, tetapi juga menghadirkan komitmen bersama dalam membangun toleransi, melindungi hak beragama, dan memperkuat perdamaian di tingkat global. (NS)