Perspektif

Belajar dari India: Pelarangan Mudik di Indonesia Sudah Tepat

1 Mins read

Sebelumnya, kurva jumlah kasus positif COVID-19 di India turun signifikan pada bulan 8 Februari 2021, di mana jumlah harian yang terkena COVID-19 adalah 9.110 orang. Sebelumnya, pada 3 September 2020, puncak jumlah kasus positif COVID-19 India adalah 90.123 orang perhari. Dari lonjakan kasus COVID-19 di India, Indonesia bisa belajar terkait pelarangan mudik.

Lonjakan COVID-19 di India

Nah, di saat jumlah covid yang turun ini seiring dengan proses vaksin yang mulai masif, semua pihak mulai lengah. Ini terlihat dengan adanya perayaan keagamaan terbesar di Sungai Gangga, yaitu Kumbh Mela, melibatkan ratusan ribu orang terlibat tanpa menggunakan masker.

Di sisi lain, di India mulai ada varian baru yang mempercepat proses COVID-19 berkembang dari sebelumnya. Pilpres di India juga dianggap memiliki andil besar terjadinya kerumunan, di mana kampanye besar-besaran membuat kerumunan. Akibatnya, penambahan kasus positif COVID-19 harian di India menjadi 273.802 orang dan 1.501 orang meninggal dalam waktu 24 jam. Jumlah ini merupakan rekor harian terbesar di dunia. Ini berdampak kepada kewalahannya rumah sakit di India untuk mengatasi korban yang terus berdatangan sekaligus tidak henti-hentinya keluarga korban untuk melakukan kremasi mereka yang sudah meninggal.

Kasus harian COVID-19 di Indonesia tertinggi itu pada 31 Januari 2021, di mana ada 13.695 orang perhari yang kena COVID-19. Titik terendah jumlah COVID-19 harian di Indonesia pada 8 Januari 2021, di mana 4.125 orang terkena COVID-19 dalam sehari. Tentu saja, ini merupakan prestasi yang harus dipuji, mengingat kesigapan pemerintah setelah terjadi pergantian Menteri Kesehatan. Namun, kewaspadaan harus tetap dilakukan.

Pelarangan Mudik Sudah Tepat

Belajar dari kasus India, upaya pemerintah Indonesia untuk melarang pulang kampung saat lebaran itu sudah tepat. Perlu ada kebijakan yang tegas untuk membatasi mobilitas dan mencegah lonjakan kasus COVID-19 seperti di India. Meskipun, aturan ini harus diterapkan secara konsisten.

Baca Juga  Perlukah Feminisme dalam Islam?

Vaksinasi yang sudah dilakukan bukan berarti menandakan COVID-19 sudah selesai, melainkan itu sebagai alternatif untuk melakukan pencegahan yang lebih buruk terjadi. Tidak ada proses sim salabim dalam menyelesaikan pandemi ini, kecuali kedisiplinan keras untuk mengatur dan mengelola masyarakatnya. Semua ini sangat bergantung kepada elit politik yang memegang kebijakan dan aturan.

Editor: Nabhan

84 posts

About author
Peneliti di Research Center of Society and Culture LIPI
Articles
Related posts
Perspektif

Penjurusan SMA: Membuka Peluang Keteraturan dan Keberlanjutan Pendidikan

2 Mins read
Tahun ajaran baru 2025/2026 diproyeksikan sebagai titik awal sejumlah perubahan strategis dalam sistem pendidikan nasional. Di bawah komando Menteri Pendidikan Dasar dan…
Perspektif

KHGT: Menyatukan Umat dalam Bingkai Ilmu dan Waktu

3 Mins read
Dalam Risalah Islam Berkemajuan hasil Muktamar ke-48 Tahun 1443/2022 di Surakarta, ditegaskan bahwa risalah tersebut merupakan penguatan kembali terhadap gagasan dan gerakan…
Perspektif

Muhammadiyah Hadir untuk Masa Depan Dunia

3 Mins read
Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar dan terkaya di dunia, Muhammadiyah menempati posisi strategis dalam membentuk arah peradaban Islam kontemporer. Dengan status…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *