Perspektif

Belajar dari India: Pelarangan Mudik di Indonesia Sudah Tepat

1 Mins read

Sebelumnya, kurva jumlah kasus positif COVID-19 di India turun signifikan pada bulan 8 Februari 2021, di mana jumlah harian yang terkena COVID-19 adalah 9.110 orang. Sebelumnya, pada 3 September 2020, puncak jumlah kasus positif COVID-19 India adalah 90.123 orang perhari. Dari lonjakan kasus COVID-19 di India, Indonesia bisa belajar terkait pelarangan mudik.

Lonjakan COVID-19 di India

Nah, di saat jumlah covid yang turun ini seiring dengan proses vaksin yang mulai masif, semua pihak mulai lengah. Ini terlihat dengan adanya perayaan keagamaan terbesar di Sungai Gangga, yaitu Kumbh Mela, melibatkan ratusan ribu orang terlibat tanpa menggunakan masker.

Di sisi lain, di India mulai ada varian baru yang mempercepat proses COVID-19 berkembang dari sebelumnya. Pilpres di India juga dianggap memiliki andil besar terjadinya kerumunan, di mana kampanye besar-besaran membuat kerumunan. Akibatnya, penambahan kasus positif COVID-19 harian di India menjadi 273.802 orang dan 1.501 orang meninggal dalam waktu 24 jam. Jumlah ini merupakan rekor harian terbesar di dunia. Ini berdampak kepada kewalahannya rumah sakit di India untuk mengatasi korban yang terus berdatangan sekaligus tidak henti-hentinya keluarga korban untuk melakukan kremasi mereka yang sudah meninggal.

Kasus harian COVID-19 di Indonesia tertinggi itu pada 31 Januari 2021, di mana ada 13.695 orang perhari yang kena COVID-19. Titik terendah jumlah COVID-19 harian di Indonesia pada 8 Januari 2021, di mana 4.125 orang terkena COVID-19 dalam sehari. Tentu saja, ini merupakan prestasi yang harus dipuji, mengingat kesigapan pemerintah setelah terjadi pergantian Menteri Kesehatan. Namun, kewaspadaan harus tetap dilakukan.

Pelarangan Mudik Sudah Tepat

Belajar dari kasus India, upaya pemerintah Indonesia untuk melarang pulang kampung saat lebaran itu sudah tepat. Perlu ada kebijakan yang tegas untuk membatasi mobilitas dan mencegah lonjakan kasus COVID-19 seperti di India. Meskipun, aturan ini harus diterapkan secara konsisten.

Baca Juga  Membajak Demokrasi

Vaksinasi yang sudah dilakukan bukan berarti menandakan COVID-19 sudah selesai, melainkan itu sebagai alternatif untuk melakukan pencegahan yang lebih buruk terjadi. Tidak ada proses sim salabim dalam menyelesaikan pandemi ini, kecuali kedisiplinan keras untuk mengatur dan mengelola masyarakatnya. Semua ini sangat bergantung kepada elit politik yang memegang kebijakan dan aturan.

Editor: Nabhan

84 posts

About author
Peneliti di Research Center of Society and Culture LIPI
Articles
Related posts
Perspektif

Tak Ada Pinjol yang Benar-benar Bebas Riba!

3 Mins read
Sepertinya tidak ada orang yang beranggapan bahwa praktik pinjaman online (pinjol), terutama yang ilegal bebas dari riba. Sebenarnya secara objektif, ada beberapa…
Perspektif

Hifdz al-'Aql: Menangkal Brain Rot di Era Digital

4 Mins read
Belum lama ini, Oxford University Press menobatkan kata Brain Rot atau pembusukan otak sebagai Word of the Year 2024. Kata yang mewakili…
Perspektif

Pentingkah Resolusi Tahun Baru?

2 Mins read
Setiap pergantian tahun selalu menjadi momen yang penuh harapan, penuh peluang baru, dan tentu saja, waktu yang tepat untuk merenung dan membuat…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This will close in 0 seconds