Pada mulanya, gerakan sosial di Pekalongan 1921-1922 belum begitu berpengaruh dalam proses perubahan di kalangan rakyat jelata. Namun seiring perkembangan ekonomi kaum pribumi seiring pertumbuhan industri batik dan kerajinan rumah tangga, gerakan sosial lewat perkumpulan-perkumpulan lokal menemukan momentumnya.
Pada awal abad ke-20, kota Pekalongan menjadi salah satu sentra industri kerajinan rumah tangga yang mampu memainkan peran politik secara signifikan. Kebangkitan ekonomi kaum pribumi beriringan dengan perubahan sosial-keagamaan yang melahirkan gerakan-gerakan seperti Sarekat Islam (SI), Nurul Islam, Rifa’iyah, Muhammadiyah, dan al-Irsyad.
Pekalongan
Kota Pekalongan terletak di utara Pulau Jawa. Saat ini, Pekalongan masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan Kota Semarang sebagai ibukota provinsi. Secara teritorial, kota Pekalongan berdekatan dengan Pemalang, Tegal, dan Semarang.
Sebagai sebuah kota yang saat ini berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, penduduknya dipastikan menggunakan bahasa Jawa sebagai alat komunikasi sehari-hari. Hanya saja, bahasa Jawa dialek Pekalongan berbeda dengan bahasa Jawa yang digunakan masyarakat Solo dan Yogyakarta.
Pada tahun 1924, berdasarkan dokumen surat Resident J.F. Jasper tertanggal 31 Juli (Ahmad Adabi Darban, 2004: 59), Pekalongan adalah sebuah Residensi yang membawahi beberapa distrik yang meliputi Pekalongan, Wiradesa, Pekajangan, Kedungwuni, Doro, Kajen, dan Peninggaran (R.H. Moerad Affandij, “Dari Tjabang Moehammadijah Pekalongan” dalam Soewara Moehammadijah, no. 2 dan 3/2 Februari-3 Maret 1923).
***
Sampai memasuki zaman modern telah terjadi perubahan besar dalam peta geografis kedua kawasan tersebut. Dalam situs resmi pemerintahan Kabupaten Pekalongan yang dirilis pada tanggal 16 November 2011 (http://www.pekalongankab.go.id), wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Dati II Pekalongan terdiri dari 19 kecamatan.
Masing-masing nama kecamatan di Kabupaten Dati II Pekalongan adalah sebagai berikut: Kandangserang, Paninggaran, Lebakbarang, Petungkriyono, Talun, Doro, Karanganyar, Kajen, Kesesi, Sragi, Siwalan, Bojong, Wonopringgo, Kedungwuni, Karangdadap, Buaran, Tirto, Wiradesa, dan Wonokerto.
Pekalongan termasuk salah satu kota di pulau Jawa yang memiliki peran strategis dalam peta gerakan politik nasional pada awal abad 20. Gerakan-gerakan sosial di Pekalongan tumbuh subur seiring dengan pertumbuhan ekonomi lewat industri rumah tangga yang menghasilkan produk-produk seperti kain tenun, sarung, batik (batikhandel), dan stagen. Produk-produk tersebut membanjiri pasar domestik di Semarang, Solo, dan Yogyakarta.
Gerakan Sosial di Pekalongan 1921-1922
Kepemimpinan Sarekat Islam (SI) di tangan H.O.S. Tjokroaminoto berhasil meluaskan jaringan struktural lewat pembentukan cabang-cabang kepengurusan di beberapa daerah. Salah satu cabang SI yang memiliki peranan penting dalam dinamika perpolitikan nasional pada awal abad 20 adalah SI Cabang Pekalongan. Baik Deliar Noer (1996) maupun Alfian (2010) telah menempatkan posisi Pekalongan sebagai salah satu kekuatan ekonomi dan politik yang cukup signifikan pada awal abad 20.
Gerakan sosial di Pekalongan 19121-1922 mulai menggeliat merebut peran penting dalam perkembangan perpolitikan di tanah air. Pada tahun 1922, SI Cabang Pekalongan dipimpin oleh Tuan Kadool (president) dan R.H. Afandi (penningmeester). Munculnya kelas pengusaha baru dari kalangan pribumi mendapat saluran aspirasi politik ketika SI cabang setempat memainkan peran-peran politik kebangsaan. Gerakan-gerakan sosial-keagamaan turut berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan dinamika perpolitikan di Pekalongan.
Hadirnya kelompok pengajian Nurul Islam yang dirintis oleh seorang perantau asal Minangkabau menambah dinamika gerakan keagamaan di kota ini. Tokoh perantau asal Minangkabau ini bernama Abdul Rasyid (AR) Sutan Mansur, menantu Haji Rasul (Syaikh Abdul Karim Amrullah/ayahanda Buya Hamka). Di kemudian hari, AR Sutan Mansur menjadi tokoh penting setelah terbentuk kepengurusan Cabang Muhammadiyah Pekalongan (‘Aisyah Rasyid, “Dari Sungai Batang Maninjau” dalam RB. Khatib Pahlawan Kayo dan Bakhtiar, 2009: 24).
***
Berdasarkan dokumen verslag (laporan resmi) Muhammadiyah tahun 1922 (Soewara Moehammadijah no. 2 Th. ke-3/1922), Tuan Kadool dan R.H. Afandi atas nama SI Cabang Pekalongan telah mengundang Hoofdbestuur (HB) Muhammadiyah di Yogyakarta untuk menghadiri vergadering (pertemuan) SI cabang setempat. Posisi K.H. Ahmad Dahlan pada waktu itu adalah sebagai adviseur Centraal Sarekat Islam (CSI), sedangkan Haji Fachrodin adalah penningmeester (bendahara). Akan tetapi, dalam catatan verslag Muhammadiyah tahun 1922, justru keduanya diundang atas nama HB Muhammadiyah.
Ketika K.H. Ahmad Dahlan menyampaikan ceramah keagamaan dalam pertemuan SI Cabang Pekalongan, AR Sutan Mansur termasuk salah satu dari ratusan peserta yang mendengarkan pengajian. K.H. Ahmad Dahlan dan Haji Fachrodin hadir dalam pertemuan SI cabang Pekalongan dalam konstelasi perpolitikan di tubuh CSI yang sedang memanas.
SI Cabang Semarang kian revolusioner ketika Sneevliet membentuk organisasi Inlandsche Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV) yang berhaluan Sosialisme-Marxis pada tahun 1914. ISDV berhasil mendidik kader-kader intelektual pribumi yang sangat revolusioner seperti Semaoen (Semarang) dan Haji Misbach (Solo). Para aktivis ISDV berhasil mengorganisasi para buruh kereta api di Semarang dalam kesatuan Vereeniging voor Spoor en Tramwegpersoneel (VSTP) untuk melakukan pemogokan massal (Takashi Shiraishi, 2005: 133).
***
Dalam pertemuan SI Cabang Pekalongan pada tahun 1922 dicapai kata sepakat untuk pembentukan Muhammadiyah Cabang Pekalongan. Akan tetapi, utusan HB Muhammadiyah menyarankan agar tokoh-tokoh di Pekalongan bermusyawarah terlebih dahulu dengan pengurus Muhammadiyah Cabang Pekajangan. Sebab, kepengurusan Cabang Muhammadiyah Pekajangan sudah terlebih dahulu terbentuk sejak 15 November 1922 (besluit no. 13/Pk/15 November 1922). Kehadiran Muhammadiyah setempat sangat vital mempengaruhi pertumbuhan gerakan sosial di Pekalongan 19121-1922.
Agar pembagian wilayah kepengurusan lebih jelas, maka tokoh-tokoh di Pekalongan dengan pengurus Cabang Muhammadiyah Pekajangan menggelar vergadering pada 26 November 1922 di Pekajangan. Pembentukan struktur Cabang Muhammadiyah Pekalongan secara resmi pada 26 November 1922 (besluit no. 12/26 November 1922).
Selain SI dan Muhammadiyah, gerakan sosial yang turut mewarnai dinamika perubahan sosial di Pekalongan adalah tarekat Rifa’iyah. Gerakan ini dirintis oleh K.H. Ahmad Rifa’i, seorang tokoh reformis dari Batang pada pertengahan abad 19. Gerakan ini tumbuh subur di pedesaan-pedesaan di daerah Batang dan Pekalongan.
Kelompok tarekat ini sangat keras menentang praktek-praktek budaya kolonial. Dokumen surat Resident Pekalongan tertanggal 31 Juli 1924 memberikan informasi penting seputar gerakan Rifa’iyah yang telah masuk ke pedesaan-pedesaan di kawasan Residensi Pekalongan. Pada sekitar tahun 1920-an, gerakan Rifa’iyah berhasil mendirikan sebuah pondok pesantren di distrik Kedungwuni, Pekalongan (Ahmad Adabi Darban, 2004: 63).
***
Di samping gerakan Muhammadiyah, kota Pekalongan adalah salah satu dari tiga kota pusat pergerakan al-Irsyad. Dua kota lainnya yang menjadi pusat gerakan al-Irsyad adalah Jakarta (dulu Batavia) dan Surabaya. Al-Irsyad didirikan oleh Syaikh Ahmad Surkati pada 1913 (Deliar Noer, 1996: 74).
Kepengurusan al-Isryad di Pekalongan dibentuk pada tahun 1915. Sangat menarik dalam hal ini karena kepengurusan al-Irsyad di Pekalongan saling bekerjasama dengan pengurus Muhammadiyah Cabang Pekalongan dalam upaya memajukan umat Islam (PCM Pekajangan, Sejarah dan Perjuangan Muhammadiyah Pekajangan 1922-1995: 3).
Kolaborasi Etis
SI Cabang Pekalongan merupakan salah satu kekuatan politik yang mendukung gerakan Muhammadiyah. Bahkan, ketika Muhammadiyah mendapat serangan dari kubu SI-Merah dalam kasus piutang antara HB Muhammadiyah dengan Politiek Economische Bond (PEB) dan Perserikatan Pegawai Pegadaian Boemipoetra (PPPB) pada tahun 1923, Cabang Muhammadiyah Pekalongan yang mayoritas adalah pengurus Muhammadiyah melakukan gerakan pembelaan lewat media massa.
Lewat salah satu organisasi sayap CSI, Muhammadiyah pernah mendapat sumbangan dana dari komite Tentara Kandjeng Nabi Moehammad (TKNM) pada tahun 1923. Tokoh yang mengupayakan dana tersebut adalah R.H. Afandi, bendahara SI Cabang Pekalongan yang juga menjabat sebagai pengurus Muhammadiyah setempat.
Kelompok pengajian Nurul Islam di bawah pimpinan AR Sutan Mansur secara resmi bergabung dalam kepengurusan Muhammadiyah Cabang Pekalongan. Kolaborasi antara pengurus SI cabang setempat dengan kelompok pengajian Nurul Islam berhasil membentuk kepengurusan Cabang Muhammadiyah Pekalongan pada tahun 1922.
***
Kolaborasi etis antara Muhammadiyah cabang Pekalongan dengan pengurus al-Irsyad cabang setempat berhasil menciptakan pola hubungan simbiosis-mutualistis di antara kedua organisasi pembaruan ini. Muhammadiyah dan al-Irsyad termasuk di antara organisasi-organisasi pembaruan Islam yang menyokong pembentukan Congres al-Islam.
Muhammadiyah tidak hanya mampu berkolaborasi dengan organisasi politik (SI), organisasi keagamaan (Nurul Islam), organisasi keagamaan reformis (al-Irsyad), tetapi juga mampu bersinergi dengan gerakan tarekat Rifa’iyah. Berdasarkan penelitian Ahmad Adabi Darban (2004), kelompok tarekat Rifa’iyah lebih berhaluan moderat sehingga ketika Pekalongan berhasil didominasi oleh gerakan Muhammadiyah, mereka tidak konfrontatif, tetapi dapat bekerjasama secara produktif untuk memajukan umat Islam.
Satu pelajaran yang dapat dipetik dari gerakan sosial di Pekalongan 19121-1922 adalah bahwa Muhammadiyah mampu menjadi perekat di antara organisasi-organisasi lokal yang berhaluan politik, keagamaan, dan tarekat tanpa harus konfrontatif. Pandangan moderat dan sikap akomodatif terhadap kelompok lain telah menjadikan Muhammadiyah sebagai payung besar umat Islam di tanah air.
