IBTimes.ID, Jakarta I Dua ormas Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) sepakat untuk menolak politik identitas dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Kesepakatan ini terbentuk saat kunjungan pengurus Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah ke kantor PBNU, Jalan Kramat Raya 164 Jakarta, Kamis (25/5/2023).
Masing-masing pemimpin ormas, sama-sama memandang politik identitas sebagai langkah yang berbahaya dan cenderung memicu perpecahan di tengah masyarakat. Yahya Cholil Staquf, selaku Ketua Umum PBNU, menerangkan bahwa politik identitas merupakan praktik politik yang hanya menyandarkan penggalangan dukungan berdasarkan identitas-identitas primordial. “Atau mengutamakan identitas primordial tanpa ada kompetisi yang lebih rasional menyangkut hal-hal yang lebih visioner, tawaran-tawaran agenda yang bisa dipersandingkan antara satu kompetitor dengan lainnya,” ujarnya.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengamini apa yang diterangkan oleh Yahya. Ia menekankan bahwa primordial yang dimaksud Gus Yahya adalah berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Karena menyandarkan primordial SARA, lalu sering terjadi politisiasi sentimen-sentimen atas nama agama, suku, ras, golongan, yang kemudian membawa pada polarisasi. Bahkan di tubuh setiap komunitas dan golongan, itu bisa terjadi,” terang Haedar.
Setelah menjelaskan tentang bahaya politik identitas itu, Haedar menegaskan bahwa Muhammadiyah bersama NU telah selesai soal penolakan terhadap politik identitas. Ia mengajak seluruh kontestan politik menjalankan praktik politik yang rasional.
“Mari kita berkontestasi mengedepankan politik yang objektif, rasional, dan yang ada di dalam koridor demokrasi yang modern,” katanya. Di dalam pertemuan itu, PBNU dan PP Muhammadiyah juga sepakat untuk mengedepankan kepemimpinan moral dalam menghadapi Pemilu 2024. Usai pertemuan hari ini, kedua organisasi kemasyarakatan itu juga akan membangun komunikasi dan pertemuan lanjutan untuk membangun strategi bersama dalam memperjuangkan ekonomi yang lebih berkeadilan.
Editor: Yahya FR
