IBTimes.ID – Satire Kiai ini datang tanpa nada tinggi, tanpa ekspresi amarah, dan tanpa gestur menggurui. KH Hasan Abdullah Sahal, Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, cukup memakai kalimat-kalimat pendek serta candaan segar di hadapan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, di balik tawa yang seketika memecah ruangan, gurauan sederhana itu sesungguhnya menyimpan sindiran yang tajam, substansial, dan langsung menukik ke jantung persoalan relasi antara moralitas moral keagamaan dan kekuasaan politik.
Pidato penuh makna tersebut disampaikan dalam rangkaian perhelatan akbar Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Tak butuh waktu lama bagi potongan video dari acara ini untuk beredar luas dan viral di berbagai platform media sosial. Warganet dari berbagai kalangan pun ramai-ramai membedah setiap patah kata yang ia ucapkan di atas podium.
Sebagian publik menyebut gaya komunikasi tersebut sebagai bentuk roasting ala pesantren, sebuah instrumen humor yang cerdas untuk melontarkan kritik. Sementara itu, sebagian pemerhati sosial melihatnya sebagai wujud keberanian intelektual dan moral yang dibungkus rapat dengan kesantunan tingkat tinggi.
Kiai Hasan sempat melontarkan candaan “Sorry yee” yang spontan mengundang gelak tawa dari para tamu undangan kehormatan, termasuk Presiden sendiri yang duduk di kursi terdepan.
Ia juga sempat menyinggung dengan jenaka soal penantian panjang kedatangan Prabowo sejak bulan September yang membuatnya harus memutar otak dan berpikir keras.
Dalam balutan nada bercanda, ia bertutur,
“Andai kata Pak Prabowo hari ini enggak datang, hah ini, muka saya, saya taruh di mana? Akhirnya saya harus cari muka.”
Frasa “cari muka” itulah yang kemudian sukses memancing tawa berderai sekaligus meninggalkan pesan tersirat yang mendalam di ruang publik.
Lebih dari sekadar guyonan panggung untuk mencairkan suasana, Gontor melalui pidato tersebut menegaskan kembali posisinya yang independen.
Pesantren legendaris ini berkomitmen untuk tetap fokus mengabdi sepenuhnya pada jalur pendidikan demi membentengi karakter moral bangsa, tanpa pernah sedikit pun tergiur untuk terseret arus praktis kekuasaan politik.
Sikap teguh ini bukanlah hal baru, melainkan buah dari sejarah panjang yang dijaga sejak institusi ini berdiri pada tahun 1926 di bawah didikan para pendirinya.
Jika dibaca dan dianalisis lebih dalam lewat kacamata akademis, Satire Kiai dari panggung Ponorogo ini sangat sejalan dengan pisau analisis teori kesantunan yang digagas oleh Penelope Brown dan Stephen Levinson.
Dalam karya klasik mereka berjudul Politeness (1987), keduanya meminjam konsep face atau muka dari sosiolog terkemuka Erving Goffman. Dalam sosiologi komunikasi, muka dipahami sebagai citra diri sosial yang bernilai tinggi dan senantiasa ingin dijaga oleh setiap individu ketika mereka berada di ruang publik.
Menurut Brown dan Levinson, sebuah tindakan pengungkapan kritik pada dasarnya adalah sebuah tindakan inheren yang mengancam muka pihak lawan bicara (face-threatening act). Oleh karena itu, seorang penutur yang bijak biasanya akan mencari berbagai strategi komunikasi agar potensi ancaman tersebut terasa lebih ringan dan dapat diterima.
Salah satu pendekatan yang paling canggih adalah strategi off record, yakni menyampaikan suatu maksud secara tidak langsung, di mana pendengar diberikan kebebasan penuh untuk menafsirkan sendiri arah pesannya.
Kiai Hasan memainkan strategi komunikasi tingkat tinggi ini dengan sangat jitu. Alih-alih melancarkan serangan langsung yang dapat mempermalukan muka sang Presiden di hadapan publik, ia justru dengan besar hati memilih untuk mempertaruhkan mukanya sendiri melalui pelesetan frasa “cari muka”.
Dengan cara cerdas ini, sindiran menohok tersebut berbalik arah secara aman ke diri penutur. Presiden dan para pejabat sama sekali tidak merasa diserang atau dipermalukan, sementara masyarakat luas tetap menangkap substansi pesan moral di balik penantian panjang dan dinamika kekuasaan tersebut.
Dalam tradisi kesusastraan dan retorika global, satire lazim dikelompokkan ke dalam dua jalur besar. Pertama adalah Satire Horatian yang merujuk pada gaya penyair klasik Romawi Horatius yang memiliki karakteristik lebih jenaka, ramah, dan mengajak audiens tersenyum dalam perenungan. Kedua adalah Satire Juvenalian yang diambil dari nama Juvenalis yang biasanya bernada lebih getir, tajam, sinis, dan menyerang langsung tanpa kompromi.
Satire Kiai ala Gontor ini jelas berada secara mantap di jalur Horatian. Candaan santai seperti “Sorry yee” berfungsi secara efektif sebagai instrumen pencair suasana (ice breaker) sebelum substansi pesan yang serius masuk ke benak para hadirin.
Ketika Presiden dan para pejabat ikut tertawa lepas, di situlah letak kekuatan psikologisnya; sebab, orang yang sedang tertawa cenderung jauh lebih terbuka dan reseptif untuk mendengarkan. Kritik pada akhirnya diterima bukan sebagai bentuk perlawanan yang destruktif, melainkan sebagai teguran hangat yang penuh kasih dari seorang figur sesepuh bangsa.
Sosiolog politik terkemuka James C Scott dalam buku monumentalnya Domination and the Arts of Resistance (1990) pernah memperkenalkan konsep penting bernama hidden transcript (transkrip tersembunyi).
Istilah ini merujuk pada wacana kritik sosial, resistensi, atau kegelisahan publik yang biasanya hanya beredar secara sembunyi-sembunyi di balik panggung kekuasaan resmi. Dalam banyak konteks sosiologis, humor kerap bertransformasi menjadi kendaraan politik paling ampuh agar suara-suara tersembunyi tersebut bisa naik ke permukaan terbuka secara elegan.
Pidato satire Kiai Hasan dapat dibaca secara tepat melalui sudut pandang tersebut. Segala macam kegelisahan publik yang biasanya hanya berani dibicarakan di lingkaran seminar tertutup atau obrolan warung kopi, kini disuarakan secara terang-terangan di hadapan kepala negara.
Bedanya, ia tidak menyampaikannya lewat bisikan di balik layar, melainkan langsung di atas mimbar akbar dengan balutan bahasa yang sangat halus, santun, namun cukup licin untuk menghindari kesan menantang penguasa secara terbuka.
Antropolog terkemuka Edward T Hall dalam karyanya Beyond Culture (1976) membuat pemisahan teoretis yang menarik antara kebudayaan berkonteks tinggi (high-context culture) dan kebudayaan berkonteks rendah (low-context culture).
Dalam masyarakat yang hidup di bawah naungan budaya konteks tinggi—di mana tradisi Jawa sering kali menjadi salah satu contoh utamanya, makna sebuah komunikasi tidak pernah diucapkan secara gamblang atau tersurat dalam kata-kata kaku. Sebaliknya, pesan yang esensial justru tersembunyi rapat di balik nada pengucapan, situasi sosial, gestur tubuh, serta relasi moral antarpenutur.
Masyarakat Nusantara, khususnya tradisi lokal Jawa, sangat akrab dengan falsafah hidup yang berbunyi ajining diri ana ing lathi, yang bermakna bahwa harga diri dan martabat seseorang terletak sepenuhnya pada kualitas ucapannya.
Selain itu, ada pula kearifan lokal berupa nasihat ngono ya ngono, ning aja ngono (boleh bersikap atau berkuasa seperti itu, asal jangan sampai keterlaluan batas kemanusiaan dan kepatutan). Kiai Hasan tampak sangat memahami dan menghayati batas-batas kultural tersebut, sehingga kritik yang ia sampaikan tidak kehilangan marwah kesantunannya.
Lingkungan pendidikan pesantren terbukti ikut membentuk gaya komunikasi khas semacam ini secara turun-temurun. Di satu sisi, para santri dididik dengan disiplin tinggi untuk senantiasa bersikap tawaduk, rendah hati, dan takzim kepada para guru serta orang tua.
Namun di sisi lain, mereka juga dilatih secara intensif untuk cakap berpidato dan menguasai retorika publik sejak usia dini dalam berbagai bahasa internasional. Dari sinilah titik temu antara ketegasan prinsip dan kehalusan budi pekerti dapat tumbuh beriringan.
Di tengah situasi sosial di mana publik mulai merasa jenuh, lelah, dan muak dengan diksi-diksi kasar atau kata-kata makian yang kerap diumbar oleh sebagian oknum pejabat di ruang publik, kehadiran Satire Kiai ini terasa bagaikan hembusan angin segar yang menyejukkan.
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya, Maulina Pia Wulandari, pernah memberikan pandangan analitis bahwa cara seorang pemimpin atau figur publik berbicara selalu mencerminkan simbol kekuasaan yang sedang ia jalankan. Semakin tinggi jabatan seseorang, tentu semakin tinggi pula standar etika komunikasi publik yang seharusnya ia tunjukkan kepada rakyatnya.
Peristiwa satire kiai di Ponorogo tersebut pada akhirnya berhasil membuktikan sebuah tesis penting: bahwa sebuah kritik sosial yang substansial sama sekali tidak harus disampaikan dengan amarah yang meledak-ledak ataupun diksi kasar agar bisa sampai ke meja penguasa.
Kiai Hasan tidak perlu memaparkan data statistik yang rumit, tidak perlu menyebut pasal undang-undang tertentu, dan tidak perlu menyerang kebijakan spesifik secara vulgar. Namun, berkat keahlian retorikanya, publik luas dan jajaran kekuasaan tetap menangkap pesan tersirat yang sangat kuat tentang pentingnya menjaga jarak moral yang sehat antara institusi keagamaan dan lingkaran kekuasaan politik.
Tentu saja, tafsir atas sebuah teks pidato yang kaya simbol tidak akan pernah bersifat tunggal. Sebagian kalangan masyarakat mungkin saja memilih untuk melihat peristiwa tersebut secara sederhana, sebatas hiburan dan humor cair seorang kiai sepuh di hari ulang tahun lembaga pendidikannya yang berbahagia.
Pembacaan dan legitimasi semacam itu tentu sah-sah saja di ruang publik. Watak dasar dari sebuah satire memang selalu bekerja di wilayah yang samar, ia sengaja memberi ruang aman bagi penutur untuk berdalih bahwa ia sekadar “bercanda” jika sewaktu-waktu ada pihak yang merasa tersaingi.
Namun, melampaui segala perdebatan tafsir politik yang menyertainya, apa yang tersaji di panggung agung Gontor tersebut tetaplah sebuah pelajaran agung dan berharga mengenai seni tinggi dalam menempatkan kata-kata.
Peribahasa lama warisan leluhur terbukti tidak pernah salah: di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung tinggi. Dan di tangan seorang tokoh yang arif bijaksana, bahasa yang terjaga dengan penuh kesantunan justru mampu menjelma menjadi bentuk kritik sosial yang paling tajam, elegan, serta mematikan tanpa harus melukai pihak mana pun.
