Sebuah Provokasi dari Tim Sains Terbuka - IBTimes.ID
Riset

Sebuah Provokasi dari Tim Sains Terbuka

3 Mins read

Tanggal 27 Februari 2020 kemarin beberapa teman Tim Sains Terbuka Indonesia merilis visi dan misi mereka dalam komunitas. Visi dan misi yang diproklamasikan sekitar dua tahun sejak mereka resmi saling terkoneksi. Saya hendak menghindari penggunaan organisasi, karena sejatinya Sains Terbuka bukan organisasi, dalam artian tanpa struktur hierarki dan juga bukan sebagaimana umumnya kita memaknai lembaga.

Sains Terbuka adalah gagasan, nilai perjuangan, yang basisnya adalah kemunculan riset yang kredibel dan berkualitas. Tidak sekadar dari kebutuhan akademik, namun juga dampaknya terhadap kebijakan publik.

Komunitas Epistemik Sains Terbuka

Sebagai komunitas, biasanya sebuah gerakan akan diidentikan dengan konsep masyarakat sipil. Sekelompok orang yang ada di luar pemerintah dengan tujuan merayakan perlawanan atas kuasa penuh pada pemenuhan hajat publik. Masyarakat sipil berarti menjadi keseimbangan atas keberadaan negara, tugasnya tentu saja memberikan kritik kepada pembuat kebijakan dan pelaksananya.

Ya, setidaknya itulah yang akan kita dapati jika kita membaca dominasi relasi masyarakat sipil dengan negara. Pun demikian pada imaji kita atas komunitas-komunitas yang muncul di masyarakat dengan tujuan kepentingan publik. Tocqueville (1982) adalah intelektual yang paling bertanggung jawab atas pandangan ini.

Tetapi, Komunitas Epistemik Sains Terbuka ini berbeda. Melalui publisitas visi misinya, mereka menempatkan value gerakan sebagai bagian penting dalam komunitas. Tidak melulu soal positioning mereka pada negara dan pemodal/pendonor. Melainkan bagaimana tujuan kehadiran mereka dalam menciptakan iklim riset yang kredibel, berkualitas dan accessible bisa didorong sebagai kebutuhan bersama.

Secara tersurat mereka sesungguhnya tidak begitu peduli siapa yang akan mensukseskan gagasan ini, apakah mereka sebagai bagian dari masyarakat, pendonor, atau pemerintah. Itu sebabnya disebutkan bahwa yang menjadi bagian dari mereka bisa dari beragam latar belakang, tidak melulu harus di luar negara: mereka menyebut Pekerja Pemerintahan.

Baca Juga  QS al-A'la Ayat 1-5 dan Budaya Akademik

Kesadaran bahwa Pekerja Pemerintahan ini adalah bagian dari mereka barangkali tidak dapat dilepaskan dari konteks bagaimana Indonesia adalah pelopor dari gerakan Open Government. Gerakan yang kemudian diturunkan pada semangat Open Data di berbagai lembaga pemerintah. Artinya, semangat untuk membagikan data dari riset yang baik juga merupakan kebutuhan sekaligus kewajiban pemerintah.

Dalam konteks ini, mereka terikat akan gagasan yang sama, yang menyebabkan sekat-sekat kelembagaan menjadi tidak penting dalam memaknai ‘masyarakat sipil’ yang bertujuan untuk membawa kemaslahatan untuk publik. Termasuk juga kepada para pendonor yang ‘berkepentingan’ untuk menciptakan ekosistem Evidence Based Policy. Pun demikian dengan keberadaan para pemodal/pendonor sama, mereka mendukung ini.

Membaca Ulang Masyarakat Sipil

Pemetaan masyakarat sipil sesungguhnya terdapat beberapa pola: (1) Saling mempengaruhi, (2) Saling ‘mencaplok’ dan (3) Terkadang kolaborasi. Relasi masyarakat sipil, negara dan pemodal/pendonor adalah menganggap bahwa ketiganya sebagai elemen yang benar-benar terpisah satu sama lain dan sesekali berinteraksi sebagaimana rangkuman Klein dan Lee (2019) ini, memiliki celah. Tidak dapat dipungkiri bahwa bisa saja aktor di dalam negara merupakan bagian dari pasar, bagian dari masyarakat sipil, dst.

Hal ini misalnya dapat dilacak melalui statement dan kebijakan yang dimunculkan oleh masing-masing aktor. Tanpa harus berada di dalam satu posisi tertentu, setiap aktor bisa saja mengungkapkan ide atau gagasan yang bersinggungan dengan posisi lain, dengan tetap membawa agenda tempat dia saat ini berada.

Kontrol dan kolaborasi antara negara dan masyarakat sipil muncul dalam bentuk ruang publik dalam proses kebijakan. Salah  satu  relasi  antara  negara  dan  masyarakat  sipil  yang dinamis adalah kemunculan aktor-aktor lintas lembaga. Masyarakat sipil dalam konteks ini menjadi tidak merepresentasi lembaga tertentu.  Mereka  diikat  dengan  beragam  kepentingan asal  dan  tetap  dengan  merujuk  pada  lembaga  masing-masing.

Baca Juga  Muhammadiyah: Reformasi Islam Model Protestan

Kesemuanya   memberikan   kontribusi   tidak   sebagai   organisasi tempat mereka bekerja melainkan sebagai bagian dari jejaring yang ditujukan untuk menampilkan eksistensi mereka. Oleh   karenanya,   masukan   bisa   saja   berupa   kritik   maupun dukungan kepada negara.

Oleh karenanya, pemaknaan atas relasi ini tidak dapat dilihat sebagai pemaknaan relasi aktor, melainkan apa yang dibawa oleh aktor,  yaitu  ide.  Bisa  jadi  ketika  berada  dalam  posisi  masyarakat sipil,  sebenarnya  di  saat  yang  sama  menjadi  aktor  dan membawa gagasan yang menjadi domain negara  dan  juga  pemodal/pendonor. 

Pun  demikian,  ketika  menjadi aktor di dalam masyarakat sipil, pada hakikatnya masing-masing juga  membawa  peran  lain,  yang  bisa  saja  merepresentasi  pasar maupun  negara. Irisan gagasan inilah yang menyebabkan ketiganya tidak dapat serta merta dipisahkan.

Hubungan dengan Pembuat Kebijakan

Ketika Komunitas Sains Terbuka membuka diri pada berbagai elemen yang di luar mereka, termasuk pemerintah dan pendonor, maka terdapat hal penting dalam kaitannya dengan proses pembuatan kebijakan. Keterlibatan mereka yang secara langsung maupun tidak langsung, atas nama komunitas maupun ‘Pekerja Pemerintahan’ dengan software keterbukaan gagasan akan memberikan peluang yang baik dalam mendorong kemunculan sumber daya data untuk mendukung kebijakan yang lebih baik. Basis-basis argumen dalam pembuatan kebijakan menjadi memiliki banyak opsi.

Barangkali yang dipikirkan kemudian adalah bagaimana keberadaan independensi perjuangan yang selama ini digadang-gadang sebagai nilai jual masyarakat sipil terhadap negara? Meskipun dalam klausulnya Komunitas Epistemik Sains Terbuka merupakan komunitas lintas batas dan merangkul pemerintah, mereka tetap akan bisa berada pada koridor perjuangan nilai. Hal ini disebabkan pada gerakan ini muncul lebih karena ada gagasan yang sama di lintas sektor, dibandingkan siapa mempengaruhi siapa.

Dengan demikian, jika nilai perjuangan bisa menjadi driver dari masyarakat sipil lintas sektor, bukankan konsolidasi memperkuat sumber daya di semua lini bisa menjadi alternatif baru dalam gerakan masyarakat sipil?

Baca Juga  Refleksi Akhir Tahun: Kerja Pandemi Belum Usai

*Tulisan merupakan bagian dari penelitian Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan UGM yang didanai lewat Beasiswa IMPACT. Merupakan pandangan pribadi.

Print Friendly, PDF & Email
Related posts
Riset

Ketertarikan Barat dalam Mengkaji Ajaran Islam

3 Mins read
Seiring dengan perkembangan zaman, agama Islam melalui berbagai rentetan sejarah perjalanannya hingga mencapai masa kejayaannya dan menempatkannya pada pusat perhatian dunia. Hal…
Riset

Sanad Hadis Tidak Palsu!: Kritik Keras A’zami kepada Joseph Schacht

2 Mins read
Sanad Hadis Tidak Palsu – A’zami melakukan kritik terhadap tesis Joseph Schacht pada kajian Isnad. Inilah kontribusi A’zami yang paling besar terhadap…
Riset

Muhammadiyah: Reformasi Islam Model Protestan

3 Mins read
Benarkah Muhammadiyah Islam Protestan? Muhammadiyah merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan dunia di bidang pelayanan sosial, terutama dalam gerakan pendidikan, kesehatan,…

Tinggalkan Balasan