Oleh: Wahyudi Akmaliah*

Di tengah pertumbuhan platform digital dengan kehadiran media sosial dan ragam ikutannya, swafoto (selfi) merupakan satu terma diskursus yang penting, memberikan kontribusi mengenai eksistensi setiap individu. Ini dilakukan bukan hanya sebagai penanda ingatan bahwasanya orang pernah berkumpul bersama teman-temannya di sebuah tempat, melainkan juga menjadi representasi kehadiran dirinya melalui latarbelakang yang enak untuk dilihat. Pentingnya latarbelakang untuk swafoto di tengah praktik sehari-hari media sosial yang membadan menarik sejumlah investor sekaligus pembaca peluang ekonomi untuk menjadikan momen itu sebagai nilai jual. Di setiap tempat wisata di Indonesia, ruang swafoto akan selalu ada. Tingginya pengguna media sosial di Indonesia, yang berdampak terhadap artikulasi kuat untuk swafoto, di pelbagai tempat di Indonesia justru menjadikan swafoto sebagai tempat rekreasi.

Di tengah akutnya budaya swafoto tersebut, bagaimana menempatkan praktik itu di area bencana? Pertanyaan itu yang secara tidak langsung diajukan oleh Jamie Fullerton, wartawan The Guardian dalam liputan di Banten terkait dengan tsunami yang meluluhlantahkan pesisir pantai di area tersebut dengan judul Destruction gets more likes: Indonesia’s tsunami selfie-seekers, yang dimuat pada Rabu, 26 Desember 2018. Di sini, ia mempertanyakan kepantasan para pemburu swafoto di tengah bencana tersebut. Dalam liputannya, meskipun diakui orang-orang yang datang ke area tersebut ingin memberikan donasi yang dikumpulkan dan kemudian mengambil foto atas dampak destruktif tsunami tersebut, namun tidak sedikit dari mereka yang kemudian mengambil swafoto dengan tersenyum dibalik bencana tersebut. Meskipun demikian, melihat lebih jauh konteks sosial di Indonesia keterhubungan bencana dengan swafoto ini juga penting.

Jauh sebelumnya, masyarakat Indonesia sebenarnya sudah menjadikan bencana sebagai rekreasi dan situs untuk swafoto. Peristiwa Lumpur Lapindo misalnya. Saat terjadinya luapan lumpur yang tidak bisa diatasi oleh PT Lapindo pada 29 Mei 2006 dan kemudian menyebabkan 16 desa di tiga kecamatan terendam lumpur dengan tinggi enam meter. Selain itu, lebih dari 25.000 jiwa harus diungsikan, serta lebih dari 600 hektare tanah dengan 1810 rumah, 18 sekolah, dua kantor, 15 pabrik, 15 masjid dan mushola terendam lumpur (Erwanto Khusuma, 2016).

Banyaknya media, baik televisi maupun cetak yang meliput, membuat masyarakat Indonesia kemudian berbondong-bondong secara langsung untuk melihat dan kemudian mengambil foto. Namun, tahun tersebut belum ada media sosial. Swafoto yang dilakukan disimpan dalam telepon genggam masing-masing orang yang berkunjung. Di sini, karena melihat animo pengunjung yang ingin melihat luapan lumpur tersebut, area tersebut justru dijadikan momentum bagi kelompok masyarakat yang terdampak (korban) untuk dijadikan komodifikasi tempat wisata bencana. Dari tempat parkir, masuk ke area Lumpur Lapindo sehingga pengambilan gambar dengan latarbelakang lumpur meluap itu menghasilkan uang.

Hal yang sama juga dengan Bom Tamrin pada tahun 2016. Alih-alih masyarakat Indonesia berusaha menghindar saat terjadinya baku tembak antara pihak kepolisian dengan teroris, yang terjadi banyak dari individu masyarakat justru penasaran untuk menontonnya dari jarak yang sangat dekat. Tidak sedikit dari mereka yang kemudian mengambil gambar, video, dan kemudian melakukan swafoto di area tertembaknya teroris tersebut. Di media sosial, sejumlah aksi teroris tersebut dijadikan bahan meme untuk tertawa. Meskipun demikian, harus diakui, serangan Bom Thamrin sendiri merupakan yang paling mencekam, karena dilakukan di arena terbuka dan di tengah kerumunan orang.

Dari tiga bencana tersebut kita bisa melihat bagaimana tiga subyek yang melihat bencana di tengah keingintahuan orang terkait dengan desktruksi alam dan manusia dengan cara yang berbeda. Yang satu sebagai tempat swafoto dengan latarbelakang rumah porak-poranda. Yang kedua sebagai tempat rekreasi yang memungkinkan untuk menghasilkan uang di tengah orang ingin melihatnya. Yang terakhir sebagai bentuk keingintahuan masyarakat di tengah aksi terorisme yang justru mengancam dihadapan mereka.

Dalam konteks ini, melihat swafoto tidaklah bisa dilihat sebagai sekedar media narsistik untuk eksistensi individu. Bagi Adi Kunstman dalam bukunya Selfie Citizenship (2017), swafoto merupakan bagian dari kewarganegaraan yang harus dipahami sebagai praktek tekno-sosial baru yang melekat tidak hanya pada bentuk-bentuk agensi dan kontestasi, melainkan pada pengaturan-pengaturan baru sekaligus juga bentuk kekerasan yang menciptakan disrupsi kolektif. Dengan kata lain, orang melakukan swafoto tidak hanya sebagai bentuk membangun rasa empati kepada korban atas destruksi bencana yang menimpa melalui tsunami, melainkan juga sebagai bentuk kontestasi kehadiran dirinya melalui akun media sosialnya di tengah postingan akun sosial media orang lain yang lain yang menjadi temannya.

Lebih jauh, swafoto dan dengan latarbelakang bencana ataupun objek yang tidak pantas ini sebenarnya lebih terkait dengan posisi individu yang intim dengan kamera telepon genggam sebagai bagian dari kebudayaan material. Sebagaimana dikatakan oleh Robin David dalam artikelnya yang berjudul Inappropriate selfie: Why people put their face in the middle of disaster, danger and controversy yang dimuat di Times of India pada 2 Juli 2016, bahwa semakin sering telepon genggam berada di saku kita maka membuat kita lebih terobsesi dengan diri sendiri yang menempatkan wajah kita selalu terdepan dalam setiap latarbelakang, terlepas apakah latarbelakang yang dijadikan swafoto itu adalah kematian, bahaya, bencana, ataupun peristiwa kontroversi lainnya.

Dengan kata lain, swafoto di area bencana tsunami Banten tersebut merupakan kekagetan sekaligus keintiman dari masyarakat Indonesia atas praktik budaya telepon genggam yang membuatnya menjadi tidak terjarak dengan objek latarbelakang yang difoto.

Akibatnya, alih-alih bersikap kritis atas telepon genggam yang dimilikinya, atas nama swafoto dan berharap banjir likes, comments, dan sekaligus respon membuat masyarakat kita lupa persoalan kepantasan. Meskipun demikian, terlepas dari ketidakpantasan tersebut, masyarakat Indonesia memiliki praktek budaya komunal, di mana solidaritas kepada mereka yang tertimpa bencana begitu kuat dan dalam. Hal ini terlihat ringannya bantuan materi dan imateri setiap ada wilayah Indonesia yang tertimpa bencana. Jumlahnya tidak hanya sedikit, melainkan juga sangat fantastis dengan kehadiran sejumlah lembaga-lembaga zakat di Indonesia.

Pada dua titik ekstrim ini, saya curiga, jangan-jangan swafoto di tengah bencana, baik yang diakibatkan alam ataupun manusia itu merupakan bagian dari strategi (coping strategy) dan negosiasi masyarakat kita untuk keluar dari tragedi yang memilukan sebagai bagian dari penyelesaian secara psikologis di tengah kehidupan sehari-hari yang memang terlihat berat. Menghibur diri dengan swafoto, dengan demikian, menjadi jalan terbaik untuk tetap tersenyum, meskipun terlihat pahit.

*Penulis adalah Peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI

Tinggalkan balasan

mohon berikan komentar anda
mohon untuk menuliskan nama anda