Di tengah guncangan hebat yang melanda pasar keuangan domestik sejak awal tahun 2026, sebuah pernyataan dari ruang publik sempat memantik polemik hangat. Ketika kurs Rupiah merosot tajam terhadap Dolar AS, muncul narasi dari Istana yang menyederhanakan keadaan dengan dalih bahwa pelemahan ini tidak berdampak langsung karena “rakyat di desa tidak menggunakan dolar.”
Sebagai retorika politik, pernyataan tersebut mungkin terdengar menenangkan bagi sebagian kalangan. Namun sebagai sikap dari seorang pemimpin negara, simplifikasi ini tidak sepantasnya diucapkan. Menafikan dinamika kurs sama saja dengan menutup mata terhadap rantai pasok global yang mengikat perut setiap warga negara termasuk mereka yang berada di pelosok desa.
Pelemahan Rupiah hingga Rp 17.600 per Dolar AS dan jatuhnya Indeks Harga Saham Ganbungan (IHSG) hingga -22,25% year to date (YtD) bukanlah sekadar angka digital yang berkedip di layar monitor para pialang saham di Jakarta. Fenomena ini adalah alarm keras dari akumulasi krisis kepercayaan investor, masalah struktural perdagangan, dan lemahnya tata kelola regulasi domestik. Jika terus direspons dengan narasi penyangkalan, ia justru akan membawa Indonesia ke dalam jebakan inflasi yang menyengsarakan rakyat kecil.
Sinyal Bahaya di Layar Monitor Bursa
Jika kita membedah data Bursa Efek Indonesia (BEI) sinyal bahaya yang dikirimkan sangatlah nyata. Sepanjang tahun berjalan hingga Mei 2026, aksi jual bersih (net sell) investor asing di pasar reguler telah menyentuh angka fantastis sebesar Rp 49 triliun. Ironisnya, situasi di pasar obligasi tidak jauh berbeda. Bank Indonesia sendiri mengakui bahwa arus modal keluar (outflow) di triwulan pertama telah menembus USD 1,7 miliar.
Konsekuensi dari eksodus modal ini langsung terasa, Rupiah kehilangan tenaganya. Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat justru berkali-kali mencetak rekor tertinggi sepanjang masa (All-Time High) karena menjadi pelarian modal global.
Pertanyaannya: mengapa para investor asing berbondong-bondong mencabut uangnya dari bursa Indonesia?
Eksodus modal massal ini tidak terjadi di ruang hampa. Faktor eksternal memang bermain, dimana pasar global saat ini melihat indeks saham berbasis Dolar AS seperti S&P 500 jauh lebih menarik. Namun kita juga harus berani berkaca pada faktor internal yaitu Bursa Efek Indonesia sedang menghadapi masalah transparansi sehingga pada bulan Februari 2026 Morgan Stanley Capital International (MSCI) sebagai kompas investor global membekukan sementara penambahan emiten saham baru dari Indonesia.
Kemudian pada hari Rabu 13 Mei 2026, MSCI melakukan perombakan besar pada saham Indonesia, sebanyak 19 emiten saham Indonesia resmi dicoret dari indeks MSCI. Asing kehilangan kepercayaan karena regulasi domestik dinilai belum mampu memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi investor. Ketika minim proteksi dan transparansi dipertanyakan, modal akan terbang mencari tempat berlindung yang lebih aman.
Ironi Impor Energi: Mengapa Orang Desa Tetap “Membeli” Dolar
Di sinilah kesalahan fatal logika “orang desa tidak pakai dolar” itu terbongkar secara gamblang. Indonesia hari ini adalah negara net importir minyak bumi. Untuk menggerakkan traktor petani di desa, truk pengangkut pupuk, hingga sepeda motor nelayan, kita membutuhkan bahan bakar minyak (BBM).
Untuk mendatangkan minyak dari luar negeri tersebut, pemerintah atau Pertamina tidak bisa membayar menggunakan Rupiah. Kita wajib membeli Dolar AS terlebih dahulu di pasar valuta asing untuk menyelesaikan transaksi. Permintaan yang masif terhadap Dolar untuk kebutuhan impor energi inilah yang secara otomatis menekan dan melemahkan nilai tukar Rupiah.
Ketika Rupiah melemah, harga BBM di dalam negeri terancam naik, biaya logistik membubung, dan harga bahan pokok di pasar-pasar desa ikut meroket. Orang desa memang tidak pernah memegang fisik mata uang Dolar, tetapi mereka menanggung dampak langsung dari depresiasinya melalui harga beras, minyak goreng, dan pupuk yang mahal. Ini yang dimaksud dengan imported inflation
Beban Fiskal Makan Gratis dan Defisit APBN
Beban struktural dari sektor energi tersebut sayangnya justru diperparah dari dalam rumah sendiri. Kebijakan fiskal pemerintah yang memaksakan program konsumtif berskala besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi mempersempit ruang fiskal negara apabila tidak diimbangi peningkatan produktivitas dan penerimaan negara. Anggaran negara yang seharusnya dialokasikan untuk sektor produktif, justru terkuras untuk pos konsumsi jangka pendek yang memicu pembengkakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Per awal tahun 2026, defisit APBN dilaporkan melonjak hingga menyentuh Rp240,1 triliun atau sekitar 0,93% PDB. Ketika para pelaku pasar melihat ruang fiskal negara menyempit demi membiayai program konsumtif, persepsi risiko investasi di Indonesia langsung meningkat. Investor asing cenderung makin mantap menarik modal mereka dari pasar keuangan domestik, baik saham maupun obligasi, yang berujung pada kelangkaan pasokan Dolar AS dan keruntuhan nilai tukar Rupiah. Untuk menutup lubang defisit ini, pemerintah terpaksa menambah utang baru dengan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN). Kenaikan biaya utang ini jelas memperberat APBN Indonesia di masa depan.
Menyempitnya Ruang Gerak Kebijakan Moneter
Rentetan tekanan fiskal dan perdagangan ini pada akhirnya menempatkan Bank Indonesia (BI) dalam posisi yang sangat pelik. Ruang gerak kebijakan moneter kini kian menyempit. Menghadapi pelemahan kurs yang ugal-ugalan, BI tidak punya pilihan selain turun ke gelanggang untuk melakukan intervensi pasar secara agresif menggunakan cadangan devisa, atau mengambil opsi pahit dengan menaikkan suku bunga acuan (BI-Rate)
Namun kebijakan moneter ketat ini bagaikan buah simalakama. Di satu sisi, menaikkan suku bunga diperlukan untuk menahan laju capital outflow dan mengerem inflasi domestik. Di sisi lain, kenaikan suku bunga yang terlalu tinggi dan agresif justru berpotensi mencekik penyaluran kredit domestik bagi pelaku usaha. Ketika biaya pinjaman modal meroket maka ekspansi bisnis akan melambat dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) mengintai. Pada akhirnya daya beli masyarakat termasuk rakyat di pedesaan akan terpukul telak di saat mereka sedang bersusah payah untuk bertahan.
Belajar dari Presisi ala BJ Habibie
Alih-alih melontarkan narasi penenang yang keliru, seorang pemimpin seharusnya menengok kembali lembaran sejarah bangsa pada periode 1998–1999. Saat itu, Indonesia berada di jurang kehancuran ekonomi terdahsyat dengan Rupiah yang sempat terpuruk hingga Rp 17.000 per Dolar AS.
Namun dalam waktu yang relatif singkat, Presiden B.J. Habibie berhasil melakukan anomali sejarah yang luar biasa, beliau menjinakkan kurs hingga menguat ke level Rp 6.500 per Dolar AS. Habibie tidak menghadapi krisis dengan retorika populis, melainkan dengan kebijakan ekonomi yang sangat rapi, efektif, efisien, dan berbasis sains ekonomi yang terukur.
Pertama, beliau melakukan restrukturisasi perbankan yang radikal dengan membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan melakukan merger bank-bank bermasalah menjadi satu entitas kuat yakni Bank Mandiri. Kedua, beliau memberikan independensi penuh kepada Bank Indonesia melalui UU No. 23 Tahun 1999 agar bebas dari intervensi politik dalam menentukan kebijakan moneter. Langkah-langkah struktural yang transparan dan berorientasi pada pembenahan sistem inilah yang sukses mengembalikan kepercayaan di panggung internasional sehingga modal asing kembali mengalir masuk dan Rupiah menguat.
Ujian Nyata: Kebijakan Taktis Bukan Retorika
Menghadapi tantangan ekonomi tahun 2026 yang penuh turbulensi ini, Indonesia membutuhkan nakhoda yang memahami navigasi makroekonomi secara komprehensif. Menghibur diri dengan menyatakan dinamika global tidak berpengaruh pada masyarakat pedesaan adalah bentuk kegagalan fatal dalam membaca struktur ekonomi nasional.
Yang seharusnya dilakukan oleh Presiden Prabowo dan tim ekonominya saat ini adalah mereplikasi presisi kebijakan era Habibie. Pemerintah harus menempuh langkah disiplin fiskal yang ketat agar defisit fiskal tahunan berjalan tidak menembus ambang batas aman 3% PDB.
Kebijakan efisiensi biaya harus diambil melalui rasionalisasi anggaran pangan program MBG misalnya dengan mengurangi frekuensi pemberian mingguan demi menghemat pengeluaran negara. Di saat yang sama, regulasi perlindungan investor harus diperkuat dan transparansi bursa harus dibenahi agar dana puluhan triliun yang kabur tersebut mau kembali pulang.
Negara ini tidak bisa dikelola hanya dengan narasi; ia membutuhkan kebijakan yang taktis, efisien dan nyata di lapangan. Sebab pada akhirnya ketika APBN jebol dan Rupiah tumbang, rakyat kecil di desalah yang paling pertama dan paling lama menanggung bebannya.
(FI)
