IBTimes.iD – Latsarmil atau latihan dasar kemiliteran bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terus menjadi sorotan publik. Bukan tanpa alasan, program yang digadang sebagai bekal kepemimpinan ini justru meninggalkan duka. Hingga akhir Juni 2026, total lima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dinyatakan meninggal dunia selama menjalani pelatihan di berbagai daerah.
Angka ini bukan sekadar statistik. Di baliknya ada nama, ada keluarga, dan ada pertanyaan besar yang belum terjawab: seberapa perlu sebenarnya latsarmil ini bagi mereka yang disiapkan untuk mengelola koperasi?
Korban terbaru adalah Nola Dya Sari, peserta latsarmil yang menjalani pelatihan di Kalimantan Barat. Ia meninggal pada Jumat (26/6/2026) pukul 21.03 WIB setelah sempat mendapat penanganan medis di RSUD Abdul Aziz Singkawang.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan (BPSDM) Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengungkapkan Nola tiba di rumah sakit sekitar pukul 20.20 dan langsung ditangani tim medis. Namun upaya penyelamatan tidak membuahkan hasil.
“Sekitar pukul 20.20, almarhumah tiba di RSUD Abdul Aziz Singkawang dan segera mendapatkan penanganan lanjutan oleh tim medis. Dalam proses penanganan terjadi henti jantung sehingga dilakukan resusitasi jantung paru dan tindakan kardioversi. Namun, kondisi pasien tidak dapat dipulihkan,” kata Ketut dalam jumpa pers di Jakarta, Sabtu (27/6/2026).
Ketut menyebut Nola sebelumnya telah lulus tahapan seleksi kesehatan dan dinyatakan memenuhi syarat. Namun ada catatan penting: Nola tercatat memiliki kelebihan berat badan. Evaluasi medis lebih lanjut masih terus didalami untuk mendapat gambaran yang lebih komprehensif.
Nola bukan satu-satunya. Sebelumnya, empat peserta lain juga meninggal di lokasi latsarmil yang berbeda. Muhammad Rifki Renaldi Gunawan dan Novia Rahmadhani Sihotang meninggal saat mengikuti pelatihan di Jakarta. Anisa Muyassaroh gugur di Balikpapan, sementara Yonanda Muhammad Taufiq meninggal di Baturaja. Lima nama, lima lokasi berbeda, satu program yang sama.
Ketut menegaskan bahwa kelima peserta memiliki kondisi medis yang berbeda satu sama lain. Seluruhnya diklaim telah mendapat penanganan sesuai prosedur, baik di fasilitas kesehatan satuan maupun rumah sakit rujukan.
“Kelima peserta tersebut memiliki karakter dan kondisi medis yang berbeda-beda. Seluruh peserta telah mendapatkan penanganan medis sesuai prosedur baik di fasilitas kesehatan satuan maupun rumah sakit rujukan,” ungkap Ketut.
Kemenhan juga mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mendapat asistensi medis. Fokusnya pada pencegahan, deteksi dini, dan penanganan penyakit paru serta penyakit menular di lingkungan pendidikan pelatihan.
Di tengah sorotan publik, Kementerian Pertahanan tetap berpendirian bahwa latsarmil yang diselenggarakan masih dalam batas wajar dan terukur. Kepala Pusat Komponen Cadangan Kemenhan, Brigjen Hengki Yuda Setiawan, menegaskan pelatihan ini sama sekali tidak dirancang untuk mencetak prajurit tempur.
Sejak awal, kata Hengki, peserta SPPI disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan etos kerja. Bukan untuk menguasai kemampuan tempur atau fisik berlebihan.
“Ini bukan untuk menjadi militer. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Kami sampaikan bahwa porsi fisik itu sama sekali tidak menjadi beban kepada teman-teman SPPI, dan kami mengetahui bahwa yang dikedepankan adalah inteligensi,” kata Hengki.
Pernyataan itu memang terdengar meyakinkan. Namun kenyataan di lapangan berbicara lain. Lima korban jiwa dalam satu program pelatihan bukan angka yang bisa dianggap biasa, apalagi jika pesertanya adalah kalangan sipil tanpa latar belakang fisik militer.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemenhan, Rico Ricardo Sirait, turut angkat bicara. Ia meminta dukungan masyarakat agar penyelenggaraan latsarmil ke depan bisa berjalan lebih baik. Kemenhan, tegasnya, tidak menutup mata terhadap insiden yang telah terjadi.
“Kami selaku Kementerian Pertahanan senantiasa berharap semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Kami memiliki komitmen untuk melaksanakan evaluasi terhadap setiap kejadian ataupun insiden yang telah sebelumnya terjadi,” kata Rico.
Evaluasi memang dijanjikan. Tapi bagi sebagian pihak, janji evaluasi tanpa penghentian sementara dinilai belum cukup.
Tekanan dari elemen masyarakat sipil kian menguat seiring bertambahnya korban. Wakil Direktur Imparsial, Hussein Ahmad, secara tegas menilai latsarmil bagi calon manajer koperasi adalah bentuk militerisasi ruang sipil yang tidak relevan dengan tujuan awal program.
Menurut Hussein, Koperasi Desa Merah Putih sejak awal dirancang sebagai instrumen penggerak ekonomi rakyat. Tidak ada benang merah yang jelas antara tujuan itu dengan latihan fisik dan kedisiplinan ala militer.
“Kami konsisten sejak awal melihat militerisasi sipil ini enggak diperlukan. Apalagi ini tidak ada kaitannya secara terang, antara urusan ekonomi dengan latihan dasar militer ini. Sejak awal, Koperasi Desa Merah Putih ini untuk menggerakkan ekonomi, jadi ini sama sekali tidak nyambung,” kata Hussein saat dihubungi terpisah.
Hussein juga menyentil soal efisiensi anggaran. Program yang tidak relevan dengan kebutuhan peserta, menurutnya, hanya berujung pada pemborosan uang negara. Apalagi jika program itu justru memakan korban jiwa.
“Ini sebetulnya sudah kebablasan. Saya kira ini mesti dievaluasi sebelum masuk terlalu dalam ke jurang yang destruktif terkait militerisasi ini. Jika dibiarkan, konsekuensi langsungnya bisa dilihat dari inefisiensi anggaran,” tegasnya.
Imparsial bukan satu-satunya suara yang menolak. Berbagai elemen masyarakat sipil secara konsisten mempertanyakan logika di balik penerapan latsarmil untuk program yang pada dasarnya berorientasi pada pengelolaan ekonomi desa.
Perdebatan soal latsarmil ini sejatinya menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar: apa yang ingin dicapai pemerintah dari program ini?
Jika tujuannya membentuk karakter dan disiplin, ada banyak metode pelatihan kepemimpinan sipil yang terbukti efektif tanpa harus mengadopsi pendekatan militer. Banyak negara membangun manajer koperasi yang andal lewat pelatihan manajemen, literasi keuangan, hingga studi lapangan, bukan latihan fisik bermodel barak.
Di sisi lain, jika latsarmil dianggap perlu untuk menanamkan mentalitas tangguh, maka desain pelatihannya harus benar-benar mempertimbangkan kondisi fisik dan latar belakang peserta. Seleksi kesehatan yang ada saat ini terbukti belum cukup menyaring risiko.
Kematian Nola dan keempat rekannya semestinya menjadi titik evaluasi yang sungguh-sungguh, bukan sekadar prosedur administratif. Pemerintah perlu duduk bersama pakar kesehatan, organisasi masyarakat sipil, dan perwakilan peserta untuk meninjau ulang desain program secara menyeluruh.
Polemik latsarmil ini kini menempatkan pemerintah di persimpangan yang tidak mudah. Melanjutkan program berarti menanggung risiko korban berikutnya, sementara menghentikannya bisa dianggap sebagai kemunduran dari visi pembangunan sumber daya manusia yang diusung.
Yang pasti, lima nyawa telah pergi. Itu bukan angka yang bisa dilewati begitu saja dengan pernyataan dukacita dan janji evaluasi.
Latsarmil mungkin lahir dari niat baik. Tapi niat baik tanpa kajian mendalam, tanpa desain yang tepat sasaran, dan tanpa mekanisme keselamatan yang memadai, bisa berubah menjadi bencana yang tidak perlu. Pemerintah kini punya tanggung jawab besar untuk membuktikan bahwa nyawa peserta benar-benar menjadi prioritas, bukan sekadar catatan kaki dalam laporan evaluasi.
(Assalimi)
