Jakarta dan Lapangan Kerja

IBTimes.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta kembali menggelar bursa kerja untuk membuka akses warga terhadap lapangan kerja. Bertajuk Karir Jakarta dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Expo 2026, acara itu berlangsung di Gedung SMESCO, Jakarta Selatan, pada 22 hingga 23 Oktober. Sebanyak 12.000 lowongan ditawarkan kepada para pencari kerja.

Hingga acara dibuka, lebih dari 28.000 orang sudah mendaftar secara daring. Jumlah itu lebih dari dua kali lipat lowongan yang tersedia, sehingga satu lowongan diperebutkan lebih dari dua pendaftar.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, lowongan tersebut terbuka bagi semua pencari kerja. Warga yang memegang KTP luar Jakarta dan penyandang disabilitas punya kesempatan yang sama.

“Jakarta selalu membuka diri bagi siapa pun untuk mencari kerja, kami tidak pernah membatasi apakah itu KTP Jakarta atau bukan KTP Jakarta. Jakarta adalah kota yang harus memperlakukan yang sama bagi semuanya, termasuk untuk disabilitas,” ujar Gubernur Pramono, melalui siaran pers, Kamis (22/10/2026).

Mengusung tema “Jakarta Bekerja: Optimis Membuka Akses, Membangun Karir”, bursa kerja ini menghadirkan 105 stan dari sektor perbankan, otomotif, kuliner, hingga teknologi informasi.

Petugas Seksi Informasi Pasar Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jakarta, Vionita Devia Eka Apriliani, menyebut ada 100 perusahaan yang ikut serta. Sebanyak 76 perusahaan hadir langsung, sisanya bergabung secara daring. Kebanyakan bergerak di sektor perdagangan, konstruksi, dan industri pengolahan.

Vionita menambahkan, pencari kerja yang belum sempat datang masih punya peluang. Pendaftaran daring berlangsung dari 8 hingga 29 Oktober 2026.

Hingga Oktober 2026, Pemprov Jakarta sudah menyelenggarakan 11 bursa kerja. Menurut Pramono, perluasan lapangan kerja perlu ditopang peningkatan kompetensi. Karena itu, Pemprov juga menyiapkan pelatihan bahasa asing gratis bagi warga yang ingin bekerja di Jepang, Taiwan, Hongkong, dan Jerman.

Rutinnya bursa kerja digelar bisa dibaca lewat teori pencarian dan pencocokan (search and matching theory). Teori ini dikembangkan Peter Diamond, Dale Mortensen, dan Christopher Pissarides, yang meraih Nobel Ekonomi 2010 berkat gagasan tersebut.

Teori itu berangkat dari kenyataan bahwa pasar kerja tidak berjalan mulus. Lowongan dan pencari kerja bisa ada pada saat yang sama tanpa saling bertemu. Perusahaan kesulitan menemukan kandidat yang pas, sementara pelamar tidak tahu lowongan mana yang cocok untuknya.

Ekonom menyebut gesekan semacam ini sebagai sumber pengangguran friksional. Seseorang bisa menganggur meski lapangan kerja tersedia, karena proses mencari dan mencocokkan butuh waktu serta biaya. Makin mahal ongkos pencarian, makin lama pula masa menganggur.

Dalam kerangka ini, bursa kerja berfungsi memangkas ongkos pencarian. Pemprov mengumpulkan 100 perusahaan dan puluhan ribu pendaftar dalam dua hari. Pencari kerja yang jarang memakai aplikasi lowongan pun bisa bertanya langsung kepada perekrut.

Dimas Abadi (28) termasuk pencari kerja yang rajin mendatangi bursa kerja. Ia menyambangi Jakarta Timur Career Fest & Bazaar, Rabu (7/10/2026), setelah sebelumnya ikut acara serupa di JIExpo Kemayoran. Kepada Kompas, ia mengaku datang dengan harapan bisa segera bekerja lagi.

Dimas juga berharap pemerintah lebih sering menggelar acara serupa. Harapan itu sejalan dengan tujuan penyelenggara. Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Jakarta Timur menyebut terbatasnya akses ke pekerjaan formal sebagai salah satu alasan acara itu digelar.

Mempertemukan pelamar dan perusahaan baru menyelesaikan separuh masalah. Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menilai, kesulitan mendapat kerja perlu dilihat dari dua sisi, yakni kemampuan pencari kerja dan ketersediaan lapangan kerja.

Menurut Yose, pendidikan memberi sinyal kepada perusahaan tentang kemampuan calon pekerja. Pengalaman kerja memperkuat sinyal itu. Namun, keduanya belum tentu cocok dengan keahlian spesifik yang sedang dicari perusahaan.

Pandangan Yose dekat dengan teori sinyal (signaling theory) yang dirumuskan ekonom Michael Spence pada 1973. Perusahaan tidak bisa melihat langsung produktivitas pelamar. Mereka lalu bersandar pada sinyal yang bisa diamati, seperti gelar, nama kampus, dan riwayat kerja.

Masalah muncul ketika pelamar menumpuk. Gelar sarjana yang dimiliki jutaan orang kehilangan daya pembedanya. Perusahaan lalu menaikkan syarat, misalnya meminta pengalaman kerja untuk posisi pemula sekalipun.

Alifah Shafa Annisa (26) merasakan dampaknya. Lulusan psikologi sebuah kampus swasta di Jawa Tengah itu sudah dua tahun mencari pekerjaan pertama sejak lulus pada 2024. Sedikitnya 1.000 lamaran telah ia kirim ke berbagai perusahaan.

Penolakan datang dengan beragam alasan. Perekrut kerap menilai pengalamannya belum sesuai kualifikasi, sementara sebagian perusahaan membatasi usia dan mengutamakan lulusan baru (fresh graduate). Menurut Alifah, posisi pemula pun banyak yang meminta pengalaman satu hingga dua tahun. Setiap kali ia mencoba, lamarannya kandas di tahap penyaringan awal.

Ahmad (22), bukan nama sebenarnya, mengalami hal serupa. Sarjana Biologi Universitas Indonesia itu sedang mengumpulkan brosur lowongan di Jakarta Job Fair, GOR Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (7/10/2026). Sudah tiga bulan ia mencari kerja sejak menerima ijazah.

Ahmad menilai syarat bagi lulusan baru terasa makin berat dalam mendapatkan lapangan kerja yang layak. Perusahaan kerap meminta kandidat yang sudah punya pengalaman relevan dengan posisi yang dilamar.

Praktisi human resources (HR) Tiket.com, Dudi Arisandi, berpendapat peluang lulusan baru masih terbuka. Hanya, persaingan antarkandidat kini makin ketat. Pada sejumlah fungsi, perusahaan lebih selektif karena dituntut produktif, efisien, dan bergerak cepat.

Teori modal manusia (human capital) dari ekonom Gary Becker membantu membaca persoalan ini. Becker memandang pendidikan dan pelatihan sebagai investasi untuk menaikkan produktivitas. Investasi itu baru berbuah jika keterampilan yang dibangun cocok dengan kebutuhan pasar. Ketika keduanya tidak bertemu, terjadilah ketidaksesuaian keterampilan (skill mismatch).

Masa menunggu yang panjang ikut menggerus kesehatan mental pencari kerja. Muhammad Farhan Ramadhan (27), sarjana teknik informatika, sudah tiga bulan menganggur. Sejak Juli, ia mengirim puluhan lamaran lewat aplikasi dan laman pencari kerja. Beberapa perusahaan memanggilnya, tetapi ia selalu gagal di tahap wawancara.

Saat ditemui di SMESCO, Jumat (23/10/2026), Farhan bercerita hampir setiap malam ia sulit tidur. Ketidakpastian soal masa depan terus menghantui pikirannya. “Efek ke fisik juga ada. Kelihatan stres dan capek terus,” katanya.

Sofie Mutiah (22) dan Aurellia Aishabillah (22) baru sebulan lulus dari jurusan Kesehatan Masyarakat. Sejak sebelum wisuda, keduanya sudah melamar puluhan posisi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Belum satu pun perusahaan membalas.

Mengisi formulir lamaran kini menjadi rutinitas harian mereka. “Proses mengisi lamaran itu melelahkan karena kualifikasinya banyak. Jadinya, aku burnout (kewalahan),” ujar Aurellia.

Psikolog klinis dari Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia, Rini Hapsari, menjelaskan bahwa kesulitan mencari kerja memicu respons psikologis yang tidak menyenangkan. Ketika ekonomi sedang sulit dan pasar kerja sempit, peluang gagal pun makin besar.

Psikolog sosial Marie Jahoda menawarkan penjelasan yang masih relevan. Lewat teori deprivasi laten, Jahoda menyebut pekerjaan punya fungsi lain di luar upah. Pekerjaan memberi struktur waktu, kontak sosial, tujuan bersama, status, dan aktivitas rutin.

Saat pekerjaan hilang atau tak kunjung didapat, fungsi laten itu ikut lenyap. Hari kehilangan pola, dan rasa berguna ikut menipis. Sulit tidur dan kelelahan yang dialami Farhan dan Aurellia bisa dibaca sebagai gejala dari kehilangan itu.

Angkatan kerja yang lebih tua menghadapi kesulitan serupa. Samuel Arthur (45), warga Ceger, Jakarta Timur, kehilangan pekerjaannya di dunia perbankan akibat PHK pada akhir 2023. Hampir tiga tahun berselang, ia masih mengirim lamaran ke berbagai perusahaan.

“Saya cari kerja yang pas dengan pengalaman dan skill saya. Tapi paling penting juga yang sesuai umur,” ujar Samuel saat ditemui di SMESCO, Jumat (23/10/2026). Banyak lowongan membatasi usia pelamar, mulai dari 35 tahun hingga 25 tahun.

Ananto (43) menghadapi hambatan yang sama. Ia mencari posisi di bidang pengadaan, tetapi tak banyak perusahaan membuka lowongan untuk pelamar berusia kepala empat. Seperti Samuel, rekam jejak panjangnya seolah tak lagi dihitung begitu berhadapan dengan syarat usia.

Peneliti Departemen Ekonomi CSIS, Deni Friawan, melihat kasus Samuel dan Ananto sebagai cerminan kerentanan ganda pekerja paruh baya. Daya beli domestik melemah, persaingan industri menekan, dan teknologi berkembang cepat. Perusahaan lalu berhemat, dan pekerja senior dengan upah lebih tinggi kerap terkena imbasnya.

Teori diskriminasi statistik dari ekonom Edmund Phelps dan Kenneth Arrow membantu menjelaskan pola ini. Perusahaan yang tidak sempat menilai pelamar satu per satu memakai usia sebagai jalan pintas. Usia dianggap mewakili hal lain, seperti kemampuan beradaptasi dengan teknologi atau ekspektasi gaji.

Akibatnya, perekrut menilai pelamar dari gambaran umum kelompok usianya. Bagi pelamar seperti Samuel dan Ananto, angka usia bisa menutup peluang sebelum kemampuan mereka sempat diuji.

Dalam kajian kebijakan, bursa kerja dan pelatihan termasuk kebijakan pasar kerja aktif (active labour market policies). Tujuannya mempercepat pertemuan pelamar dengan lowongan sekaligus meningkatkan keterampilan.

Kajian ekonom David Card, Jochen Kluve, dan Andrea Weber yang merangkum ratusan evaluasi program di berbagai negara memberi gambaran berguna. Bantuan pencarian kerja umumnya berdampak cepat, meski tidak besar. Pelatihan butuh waktu lebih lama, tetapi hasilnya lebih terasa dua hingga tiga tahun kemudian.

Kajian yang sama mencatat dampak program lebih besar bagi peserta yang sudah lama menganggur. Temuan ini relevan bagi pencari kerja seperti Samuel yang hampir tiga tahun belum kembali bekerja.

Dengan kacamata itu, langkah Pemprov Jakarta memadukan bursa kerja dengan pelatihan bahasa asing punya dasar yang kuat. Bursa kerja menjawab masalah informasi, sedangkan pelatihan menyentuh masalah keterampilan.

Meski begitu, bursa kerja tidak menciptakan lapangan kerja baru. Acara itu hanya mempertemukan permintaan dan penawaran yang sudah ada. Jika 28.000 pendaftar memperebutkan 12.000 lowongan, sebagian besar tetap akan pulang tanpa pekerjaan.

Persoalan lain ada pada syarat rekrutmen. Batas usia dan tuntutan pengalaman bagi posisi pemula adalah keputusan perusahaan yang berada di luar jangkauan bursa kerja. Tanpa dialog dengan dunia usaha soal syarat yang lebih inklusif, pintu yang dibuka pemerintah bisa tetap sempit bagi sebagian orang.

Pernyataan Pramono soal perlakuan setara bagi semua pencari kerja patut dicatat, mengingat Jakarta menjadi tujuan perantau dari berbagai daerah. Pekerjaan rumah berikutnya adalah membawa prinsip kesetaraan itu ke meja perekrut, termasuk bagi pelamar berusia di atas 35 tahun dan penyandang disabilitas.

Bagi Dimas, Alifah, Farhan, dan Samuel, bursa kerja memberi kesempatan untuk mencoba lagi. Perluasan lapangan kerja yang mereka tunggu tetap bergantung pada pertumbuhan ekonomi yang menyerap tenaga kerja dan syarat rekrutmen yang lebih adil. Selama dua hal itu belum terjawab, antrean di bursa kerja berikutnya kemungkinan masih panjang.

(Assalimi)