IBTimes.ID – Rombongan jemaah dan pelancong masih mengantre di gerbang keberangkatan Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, ketika rudal balistik Houthi menghantam kompleks Terminal 3 dan 4 pada Sabtu, 10 Oktober 2026. Rekaman kamera pengawas menangkap kilatan jingga sebelum plafon ambruk ke ruang tunggu. Sedikitnya 13 orang tewas dan lebih dari 300 orang terluka. Hari itu, konflik Houthi Saudi yang empat tahun meredup kembali menyala dengan wajah paling mematikan.
Riyadh hanya satu dari sejumlah sasaran. Sepanjang 6 hingga 21 Oktober, Houthi menembakkan rudal dan drone ke bandara di Abha, Riyadh, dan Dammam. Data otoritas Saudi yang dihimpun berbagai media mencatat 22 orang tewas dan lebih dari 380 orang luka. Tiga warga Saudi, termasuk seorang pilot, tewas ketika rudal menghancurkan pesawat Airbus A320 milik Saudia di Riyadh pada 8 Oktober. Di Abha, dua perempuan asal Aljazair dan Maroko ikut menjadi korban.
Pertanyaannya, mengapa Houthi yang empat tahun menahan diri kini menyasar fasilitas sipil di jantung kerajaan? Jawabannya berlapis. Ada luka lama perang Yaman yang belum sembuh, kalkulasi daya tawar, tekanan ekonomi di dalam negeri, dan perang Iran yang mengubah arti strategis Laut Merah. Lapisan itu perlu dibaca bersama agar perseteruan Houthi Saudi tidak dipahami sekadar sebagai amukan milisi bersenjata.
Al Jazeera membedah eskalasi Houthi Saudi lewat laporan penjelas berjudul Why are the Houthis striking Saudi airports? yang terbit pada 12 Oktober 2026. Media itu meminta pandangan Hisham al-Omeisy, analis konflik dan penasihat di European Institute of Peace. Al-Omeisy menilai Houthi sudah melewati garis yang selama ini mereka jaga. Dalam hitungan kelompok itu, bandara sipil tidak lagi menjadi alasan untuk menahan tembakan.
Al-Omeisy lalu menyebut Houthi sebagai “kelompok maksimalis yang akan melakukan apa saja demi mendapatkan yang mereka mau”. Salah satu incaran mereka, katanya, adalah konsesi yang lebih besar dari Riyadh. Ia juga memperkirakan Houthi akan memperluas sasaran ke jaringan pipa dan fasilitas energi. Serangan ke bandara pun akan berlanjut karena sasaran semacam itu memancing gema publik yang besar.
Kutipan itu menggeser cara pandang yang lazim dipakai media. Houthi kerap digambarkan sebagai milisi yang bergerak atas perintah Teheran. Al-Omeisy menempatkan mereka sebagai aktor dengan kerangka dan perhitungan sendiri. Dengan kacamata ini, serangan ke Riyadh lebih tepat dibaca sebagai alat tekan politik ketimbang aksi balas dendam spontan.
Pilihan sasaran Houthi memperlihatkan perhitungan itu. Juru bicara militer mereka, Yahya Saree, memperingatkan maskapai internasional agar menjauhi semua bandara Saudi, kecuali bandara di Mekkah dan Madinah. Houthi ingin meruntuhkan citra Saudi sebagai negeri yang aman bagi turis dan investor, modal yang dibangun Riyadh selama jeda konflik Houthi Saudi. Pada saat yang sama, mereka menghindari dua kota suci yang bisa membalikkan simpati umat Islam.
Akar ketegangan Houthi Saudi bisa ditarik ke September 2014, saat Houthi turun dari basis mereka di utara dan merebut Sanaa. Enam bulan kemudian, Saudi memimpin koalisi militer untuk memulihkan pemerintahan yang terusir. Koalisi itu juga membatasi lalu lintas udara, laut, dan impor ke wilayah Houthi. Human Rights Watch dan ahli PBB mencatat pembatasan itu ikut memicu kelangkaan pangan, bahan bakar, dan obat.
Houthi berulang kali membalas ke wilayah Saudi selama perang. Serangan ke fasilitas Aramco di Abqaiq dan Khurais pada September 2019, yang diklaim Houthi, sempat memangkas sekitar separuh produksi minyak kerajaan. Gencatan senjata yang ditengahi PBB pada April 2022 kemudian menghentikan pertempuran besar dan serangan rudal ke Saudi. Pada September 2023, delegasi Houthi bahkan datang ke Riyadh untuk berunding.
Keseimbangan rapuh itu pecah pada 13 Juli 2026. Serangan udara pemerintah Yaman yang berkoordinasi dengan Saudi menghantam landasan Bandara Sanaa untuk mencegah pendaratan pesawat Mahan Air dari Iran. Pesawat itu membawa delegasi Houthi yang pulang dari pemakaman Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran yang terbunuh pada hari pertama serangan Amerika Serikat dan Israel, 28 Februari 2026. Associated Press melaporkan Houthi menolak tawaran agar delegasi itu terbang dengan maskapai selain milik Iran.
Houthi membalas pada hari yang sama dengan menembaki Bandara Abha. Sepekan kemudian, 20 Juli, Yahya Saree mengumumkan blokade laut terhadap Saudi dengan dalih mata dibalas mata. Analis senior International Crisis Group, Ahmed Nagi, melihat tuntutan Houthi bergeser dari pembayaran gaji pegawai negeri menuju klaim kedaulatan Yaman atas udara, pelabuhan, dan perairannya. Menurut Nagi, langkah itu menaikkan taruhan politik konflik Houthi Saudi dan membuat kompromi makin sulit.
Riyadh menolak bingkai tersebut. Kementerian Luar Negeri Saudi menampik anggapan bahwa pembatasan atas wilayah Houthi merupakan pengepungan. Setelah serangan 10 Oktober, juru bicara koalisi Turki al-Maliki menyebut serangan itu kejahatan perang dan berjanji membalas secara tegas. Dua narasi yang bertolak belakang ini membuat setiap serangan dalam konflik Houthi Saudi selalu punya pembenaran di mata pelakunya.
Ekonom dan ahli strategi Thomas C. Schelling menyediakan alat baca yang pas. Dalam Arms and Influence (1966), ia menyebut kemampuan untuk menyakiti sebagai daya tawar. Schelling membedakan penangkalan, yaitu mencegah lawan bertindak, dari kompelensi, yaitu memaksa lawan melakukan sesuatu. Kompelensi bekerja dengan rasa sakit yang terus berjalan sampai lawan memenuhi tuntutan.
Serangan ke bandara Saudi cocok dengan pola kompelensi. Houthi menuntut Riyadh mencabut pembatasan atas Bandara Sanaa dan pelabuhan di wilayah mereka. Pejabat Houthi Mohammed al-Bukhaiti menyebut serangan itu balasan atas gempuran Saudi ke infrastruktur sipil Yaman. Dalam fase ini, rumus konflik Houthi Saudi menjadi sederhana: bandara Yaman yang ditutup dibalas dengan bandara Saudi yang lumpuh.
Ongkos yang ditanggung Riyadh pun nyata. Lufthansa dan Air France menangguhkan penerbangan ke Riyadh, sementara Inggris, Prancis, dan Jerman meminta warganya menjauhi ibu kota Saudi. Gangguan itu datang ketika Saudi menggelar Kongres Perminyakan Dunia dan bersiap menyambut Future Investment Initiative, forum investasi andalan Putra Mahkota Mohammed bin Salman.
Teori kedua datang dari Jack S. Levy lewat gagasan perang pengalihan atau diversionary war. Levy (1989) mengulas dalil bahwa pemimpin yang tertekan di dalam negeri cenderung mencari musuh di luar untuk menggalang dukungan. Kepada Associated Press, peneliti Yaman Salah Ali Salah menyebut situasi tanpa perang dan tanpa damai yang berlarut membuat warga di wilayah Houthi menuntut perbaikan hidup. Houthi lalu mengarahkan kekecewaan itu kepada Saudi sebagai pihak yang memblokade.
Kedua teori itu saling melengkapi. Schelling menjelaskan cara Houthi menekan Saudi, sedangkan Levy menjelaskan alasan Houthi membutuhkan musuh yang terlihat. Kacamata ini juga punya batas. Kompelensi hanya berhasil jika lawan yakin rasa sakit akan berhenti setelah tuntutan dipenuhi. Sikap maksimalis Houthi justru membuat jaminan semacam itu sulit dipercaya dalam relasi Houthi Saudi yang sarat curiga.
Perang Iran mengubah nilai strategis Yaman dalam hitungan bulan. Ketika Iran menutup Selat Hormuz di tengah perang dengan Amerika Serikat, Saudi dilaporkan mengalihkan sekitar 70 persen ekspor minyaknya lewat pelabuhan Laut Merah seperti Yanbu. Tanker dari Yanbu yang menuju Asia harus melintasi Bab al-Mandeb, selat sempit di depan pantai Yaman. Jalur itu berada dalam jangkauan rudal Houthi, sehingga ketergantungan baru ini memberi Houthi kartu kuat dalam konflik Houthi Saudi.
Kartu itu kini diperebutkan di darat. Pada awal Oktober, pasukan pemerintah Yaman sokongan Saudi melancarkan serangan balik di sekitar Bab al-Mandeb. Pertempuran berkecamuk di Mokha dan Dhubab, dua kota pesisir yang menentukan kendali atas selat itu. Tak lama setelah serangan balik itu, gelombang serangan Houthi ke bandara Saudi dimulai pada 6 Oktober.
Peran Iran dalam konflik Houthi Saudi bersifat ganda. Yasmeen al-Eryani dari Sana’a Center for Strategic Studies, kepada Associated Press, menilai Teheran memakai front Yaman untuk memberi pesan bahwa serangan terhadap Iran akan menimbulkan ongkos bagi Saudi dan negara Teluk. Di sisi lain, Iran menawarkan diri menjadi penengah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, bahkan menyebut eskalasi ini hanya menguntungkan Israel.
Sikap ganda itu menunjukkan Houthi tidak sepenuhnya bisa dibaca sebagai proksi. Mereka menerima senjata dan sokongan politik dari Iran, tetapi membingkai perang ini sebagai kelanjutan perang Yaman. Amerika Serikat ikut membayangi. Presiden Donald Trump menyebut serangan ke Riyadh tidak dapat diterima dan membuka peluang intervensi, sementara Departemen Luar Negeri AS memerintahkan diplomat dan keluarganya meninggalkan misi di Saudi.
Harga termahal konflik Houthi Saudi dibayar warga sipil di kedua sisi perbatasan. Korban tewas di Riyadh berasal dari banyak negara, mulai dari Bangladesh, India, Mesir, hingga Sudan. Di Yaman, warga di wilayah Houthi hidup dalam salah satu krisis kemanusiaan terburuk dunia. Bandara mereka rusak, pelabuhan dibatasi, dan kelaparan terus menghantui.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menegaskan serangan ke infrastruktur sipil melanggar hukum internasional dan harus dihentikan. Prinsip ini sejalan dengan etika perang dalam tradisi Islam. Imam Malik dalam al-Muwaththa’ mencatat wasiat Abu Bakar ash-Shiddiq kepada pasukan yang ia kirim ke Syam agar tidak membunuh perempuan, anak, dan orang tua. Dalam konflik Houthi Saudi, wasiat itu berlaku bagi rudal yang meluncur ke Riyadh, juga bagi blokade yang membuat anak Yaman kelaparan.
Pengecualian Mekkah dan Madinah dalam peringatan Houthi menyimpan ironi. Houthi menjaga kesucian dua kota itu, tetapi rudal mereka menewaskan jemaah yang sedang antre di Riyadh, termasuk seorang mufti asal Bangladesh. Penghormatan pada tempat suci kehilangan makna ketika nyawa calon jemaah dihitung sebagai ongkos politik.
Jalan keluar masih terbuka, meski sempit. Mediasi Oman pernah meredam krisis Juli dengan mengizinkan pesawat Mahan Air mendarat di Hodeidah. Saudi membutuhkan ketenangan demi agenda Visi 2030, sedangkan Houthi membutuhkan bandara dan pelabuhan yang terbuka bagi warganya. Selama dua kebutuhan itu belum bertemu di meja perundingan, warga sipil di Riyadh dan Sanaa akan terus menanggung harga konflik Houthi Saudi.
(Assalimi)
