IBTimes.ID – Saat menguatnya polarisasi politik dan kecenderungan untuk membelah sikap antara mendukung sepenuhnya atau menentang secara total, Muhammadiyah memilih jalan yang berbeda, yaitu Loyal-Kritis terhadap pemerintah. Bagi persyarikatan yang telah berusia lebih dari satu abad ini, hubungan dengan pemerintah dibangun dalam semangat kemitraan yang konstruktif, sekaligus tetap menjaga daya kritis terhadap berbagai kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan rakyat dan nilai-nilai keadilan.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa relasi tersebut selama ini dikenal dengan istilah loyal-kritis. Sikap tersebut bukanlah sesuatu yang baru, melainkan telah menjadi karakter Muhammadiyah sejak masa pendirinya, KH Ahmad Dahlan.
Pandangan tersebut disampaikan Haedar Nashir dalam Program Persona di kanal BeritaSatu dan BTV bertajuk “Haedar Nashir: Strategis Muhammadiyah Kelola Aset Rp 450 Triliun demi Umat”, Jumat (5/6/2026).
Menurut Haedar, sejak masa kolonial, Muhammadiyah telah menunjukkan sikap yang konsisten. Di satu sisi, organisasi ini menolak kolonialisme dan berbagai bentuk ketidakadilan. Namun di sisi lain, Muhammadiyah juga memanfaatkan ruang-ruang yang tersedia untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat dan membangun kesejahteraan umat.
“Muhammadiyah itu selalu bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra, tetapi pada saat yang sama juga menjadikan pemerintah itu sebagai bagian integral kita dalam membangun bangsa secara setara dengan posisi dan fungsi yang berbeda,” ungkapnya.
Haedar menjelaskan, dalam negara yang besar seperti Indonesia, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Karena itu, Muhammadiyah memandang kerja sama antara negara, masyarakat sipil, dan organisasi keagamaan sebagai sebuah kebutuhan untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
Mendukung Program Baik, Mengoreksi Kebijakan yang Keliru
Meski membangun hubungan kemitraan dengan pemerintah, Haedar menegaskan bahwa Loyal-Kritis Muhammadiyah juga mengandung tanggung jawab moral untuk memberikan koreksi terhadap berbagai kebijakan yang dipandang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai keagamaan.
“Tapi tentu Muhammadiyah juga bersifat korektif, kritis ketika ada kebijakan-kebijakan yang kita pandang itu tidak sejalan dalam konteks keadilan, dalam konteks menyangkut hal-hal yang bersifat keagamaan, dan lain-lain,” katanya.
Namun, menurut Haedar, cara Muhammadiyah dalam menyampaikan kritik memiliki karakter tersendiri. Berbeda dengan gerakan politik atau kelompok masyarakat sipil lainnya, Muhammadiyah lebih memilih jalur argumentasi, dialog, dan lobi, tanpa harus menjadikan kritik sebagai konsumsi publik secara berlebihan.
“Karena itu kan menyangkut karakter kita. Jadi kita menjalankan itu, kritik dengan konstruktif. Orang menyebutnya sebagai Muhammadiyah ini loyal-kritis,” ungkapnya.
Haedar juga menegaskan bahwa Muhammadiyah menghormati berbagai corak dan gaya kritik yang dilakukan kelompok lain. Perbedaan cara menyampaikan kritik, menurutnya, tidak seharusnya melahirkan saling curiga atau pelabelan bahwa pihak yang tidak konfrontatif telah terkooptasi oleh kekuasaan.
“Sejak kapan sih kita menggunakan kooptasi, subordinasi, hegemoni, dan sebagainya?. Kita tidak punya referensi itu,” kata Haedar Nashir.
Bagi Muhammadiyah, mendukung program pemerintah yang berpihak kepada rakyat dan mengkritisi kebijakan yang perlu dikoreksi bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Justru dari keseimbangan itulah, persyarikatan berupaya menjaga perannya sebagai mitra strategis negara sekaligus kekuatan moral yang terus mengingatkan arah perjalanan bangsa. (NS)
