Pasca pelantikan, Mendikbud Nadiem Anwar Makarim memberikan keterangan pada media, bahwa dalam 100 hari sejak dilantik, akan mendengarkan para pakar pendidikan. Keterangan ini, menjadi pertanda, Mas Nadiem sedang mengalami kebingungan dalam menentukan arah kemajuan pendidikan di Indonesia.
Latar belakang Mas Nadiem sebagai CEO Gojek, telah menjadi tiket menuju kursi nomor satu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Harus diakui bahwa Mas Nadiem memberikan catatan prestasi di bidang aplikasi digital (start-up). Telah membuka lapangan pekerjaan sebagaimana mitra gojek. Barangkali ini yang membuat dirinya di dapuk menjadi orang nomor satu di Kemendikbud.
Teknis
Dilantiknya Mas Nadiem menjadi menteri, menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat luas. Mengapa presiden Joko Widodo memilih Mas Nadiem menjadi Menteri yang mengurusi pendidikan dan kebudayaan? Tentu jawaban itu yang tahu hanya presiden. Namun demikian, masyarakat wajar mempertanyakan kredibilitas dan relevansi pengangkatan Mas Nadiem Makarim.
Menurut keterangan Presiden Jokowi, saat menjamu para wartawan di Istana (24/10/19), alasan memilih Mas Nadiem adalah peluang pemanfaatan teknologi, pembuatan aplikasi sistem sebagai basis pengelolaan dan manajemen intitusi pendidikan. Mengingat jumlah negara kepulauan dengan lebih 17.000 pulau, 514 Kabupaten/kota, dan sebaran institusi pendidikan (sekolah), PAUD, SD, SMP, SMA dan Perguruan tinggi.
Maka jelas, maksud dipilihnya Mas Nadiem adalah perkara perbaikan manajemen pendidikan berbasis teknologi, hal ini menyangkut perihal teknis. Menteri diposisikan sebagai managerial, layaknya CEO perusahaan. Oleh karena itu, Mas Nadiem dirasa mampu membawa lompatan dari hal kemustahilan melalui perangkat sistem aplikasi teknologi.
Dengan demikian wajar saja, saat ditanya oleh para wartawan kebijakan apa yang harus dilakukan, Mas Nadiem memberikan jawaban, akan mendengarkan para pakar pendidikan dalam 100 hari pertama menjadi menteri.
Persoalan pendidikan seolah digampangkan hanya persoalan teknis, melalui teknologi akan membawa perubahan yang signifikan dan mendasar bagi dunia pendidikan. Pembaruan dalam dunia pendidikan tidak segampang yang dibayangkan. Hingga kesadaran itu mulai dirasakan oleh Mas Nadiem, bahwa merubah wajah pendidikan Indonesia tidak cukup dilakukan lima, sepuluh, hingga dua puluh tahun mendatang.
Tidak Tuntas akibat Kebingungan Arah Pendidikan
Akibat dari menggampangkan bahwa pendidikan dilakukan pembaruan hanya dengan teknologi, kebijakan substantif pendidikan cenderung diabaikan. Berikut ini catatan kinerja mendikbud menjelang satu tahun pelantikan.
Pertama, Aplikasi Sistem
Secara teknis, teknologi akan mempermudah pemberkasan atau adminitrasi. Melalui aplikasi sistem yang sedemikian rupa, problem administrasi akan segera terurai. Adminitrasi sertifikasi, kenaikan jabatan, akreditasi, dan beragam asesmen pendidikan akan dipercepat dengan hadirnya aplikasi sistem.
Namun demikian, perihal pemerataan akses internet, kuota, dan teknologi menjadi permasalahan mendasar di daerah-daerah. Hal ini semakin jelas saat pandemi Covid-19 menghantam Indonesia. Berbagai keluhan akibat dari Belajar dari Rumah (BDR) atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) semakin pemperjelas akses teknologi, internet, dan jaringan menjadi persoalan klasik yang belum terselesaikan dengan baik.
Saat itulah muncul guru-guru heroik, yamg bersedia mengunjungi murid-murid yang tidak memiliki akses jaringan teknologi tersebut. Bahkan, ketidaktahuan kondisi ini membuat mendikbud kaget, dan baru menyadari bahwa ketimpangan akses masih terjadi.
Mendikbud telah mengingkari janji, bahwa sedang menyediakan aplikasi sistem untuk transformasi pendidikan. Hingga saat ini, aplikasi sistem yang digaungkan jejak awal pelantikan, tidak cukup menjawab keraguan masyarakat. Problematika teknis saja mendikbud belum mampu menyelesaikan dengan baik, bagaimana dengan yang lain?
Kedua, Konsep “Merdeka Belajar”
Konsep ini tidak memiliki landasan filosofi, metodologi, hingga praktik penerapan di lapangan. Banyak guru yang tidak memahami konsepsi ‘merdeka belajar’ tersebut. Begitu juga ketidakpahaman masyarakat atas kehendak konsep ‘merdeka belajar’. Akhirnya ‘merdeka belajar’ hanya menjadi adagium atau lip service semata.
Mengapa dapat dikatakan demikian? Karena dalam program merdeka belajar sebagaimana yang dapat kita tontom dalam kanal Youtube kemendikbud tentang ‘merdeka belajar’, lagi-lagi Mas Nadiem terjebak dalam tataran teknis semata. Sebagaimana contoh konsep merdeka belajar episode pertama yaitu mengenai perubahan USBN, UN, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Zonasi PPDB. Episode kedua terkait kampus merdeka. Episode Ketiga yaitu Penyaluran dan Penggunaan dana BOS.
Melihat konsep merdeka belajar, dengan pemaparan yang ada, jelas konsep ‘merdeka belajar’ masih jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan, konsepsi yang dibangun tidak utuh, dan cenderung hanya peroalan teknis belaka. Ini harus menjadi catatan penting bagi mas menteri, sehingga konsep ‘merdeka belajar’ tidak sekedar program keren-kerenan semata.
Ketiga, Lamban
Mendikbud dirasa lamban dalam menyusun struktur birokrasi kementrian sebagaimana amanat PP dan Permendikbud tentang birokrasi kemendikbud. Hingga saat ini, beberapa direktorat jendral masih dijabat oleh Plt (pelaksana tugas), begitu juga ketidakpastian kehadiran wakil menteri.
Padahal, yang harus dilakukan pertama kali agar kerja birokrasi dapat dengan cepat bergerak, seharusnya dimulai dengan pemenuhan sturktur jabatan di kemendikbud. Sehingga kerja-kerja akan menjadi lebih optimal dan cepat, tidak terganggu dengan proses pergantian sturktur semata.
Layakkah?
Dengan mempertimbangkan tiga indikator tersebut setidaknya dapat dipahami bahwa mendikbud kebingungan dalam menentukan arah kemajuan pendidikan.
Pertama, menteri seoalah tidak memiliki visi jauh kedepan (futuristik). Yang dimiliki hanya soal kemampuan membuat atau merancang aplikasi sistem pada teknologi. Bagi institusi pendidikan tentu penentuan visi kemajuan pendidikan jauh lebih diutamakan, sedangkan teknologi penting, namun dapat diselesaikan oleh siapa saja. Sebab sistem aplikasi dibuat berdasarkan konsep-konsep, tidak perlu membuat aplikasi dengan menjabat sebagai mendikbud.
Kedua, kemendikbud kebingungan. Setelah melihat realitas pendidikan yang begitu kompleks, mendikbud sadar bahwa banyak sesuai yang belum dipahami secara utuh. Sebagaimana kekagetannya saat melihat realitas adanya disparitas akses teknologi dan jaringan-jaringan di plosok-plosok negeri.
Ketiga, mas mendikbud menyadari bahwa kerja birokrasi tak seindah memimpin perusahaan sendiri. Hal ini tentu sangat dirasakan, karena keterlibatan banyak pihak sangat diperlukan, dan tidak bisa mewujudkan keinginan pribadi semata, karena kerja birokrasi akan membawa efek luas.
Akankah mas menteri akan terus bertahan untuk mewujudkan janji-janjinya kepada presiden dalam upaya memajukan pendidikan dengan reformasi digital? Ataukah presiden merasa dikecewakan dengan program kebijakan selama ini? Tidak ada yang mampu diprediksi, semua ada di tangan Presiden Jokowi.
Editor: Yusuf R Y