Membela Jokowi sebagai Sebuah Nilai

 Membela Jokowi sebagai Sebuah Nilai

Ilustrasi. Sumber: detik.com

Saya pendukung Jokowi sejak ia masih menjabat walikota Solo. Keberpihakannya kepada kelompok kecil dan bagaimana ia menangani pedagang kaki lima dengan memindahkan kepada ruang yang disediakan tanpa adanya konflik dan protes adalah sebuah nilai lebih untuk saya. Ketika ia bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012 didampingi oleh Ahok, saya tidak ragu untuk mendukungnya.

Keluarga besar saya menatap curiga. Mengapa saya memilih Jokowi ketimbang Foke yang memiliki afiliasi kuat dengan betawi. Tidak berhenti di sini, saat Jokowi mencalonkan diri sebagai Presiden pada tahun 2014, saya tidak ragu untuk tetap memilhnya. Demikian juga saat maju dalam Pilpres 2019. Alasan utama saya tentu saja sama dengan sebelumnya. Yaitu, ia adalah bagian dari masyarakat Indonesia kebanyakan.

Alasan Mendukung Jokowi

Disebut demikian, karena ia bukan ketua partai dan pemilik partai politik, yang membuatnya memungkinkan untuk relatif lebih berjarak dalam lingkaran oligarki politik. Representasi  keluarganya tidak mau mengambil keuntungan dari jabatannya sebagai sang ayah.

Tetapi lebih terlibat untuk usaha mandiri. Demikian itu adalah contoh terbaik bagi masyarakat Indonesia di tengah dinasti politik yang memanfaatkan nama orangtua mereka untuk mendapatkan sejumlah proyek APBN.

Selain itu, tidak sedikit, dengan memanfaatkan popularitas dan kharisma orangtua, mereka kemudian bertarung dalam Pilkada dan memberikan ruang lebih besar untuk kemenangan. Tidak hanya istimewa, Jokowi adalah merupakan bentuk abnormalitas politik nasional di Indonesia.

Karena itulah, saya selalu mendukungnya. Karena ada nilai kebajikan yang coba ditawarkan untuk Indonesia. Itu memungkinkan saya untuk menuliskan tentangnya sebagai bagian dari advokasi akademik. Sekaligus pembelaan kepada orang baik yang terjun dalam dunia politik.

Kondisi inilah yang membuat sebagian besar masyarakat Indonesia pada tahun 2014 mendukungnya dalam Pilpres di tengah defisit kekuasaan yang dimilikinya; didukung oleh koalisi partai politik yang agak ramping (empat partai politik), minimnya dukungan media televisi, dan kampanye dana politik yang tidak berlimpah.

Baca Juga  Bacalah dengan Nama Tuhanmu: Refleksi dan Manifestasi

Sementara itu, Prabowo dan tim pemenangannya seakan berada di tampuk kemenangan; didukung oleh koalisi 6 partai politik, pemilik media televisi, dan dana kampanye yang berlimpah, baik di media cetak dan iklan televisi.

Meskipun ia bukan sosok pemimpin yang sempurna selama periode 5 tahun memimpin (2014-2019), saya masih mempercayai. Alasan saya sederhana, memilih Jokowi efek buruknya jauh lebih sedikit ketimbang Prabowo. Di sisi lain, kerja-kerja membangun Indonesia melalui infratruktur sebagai nilai advokasi pemerataan dan keadilan sosial merupakan prestasi seorang pemimpin yang patut dipuji.

Quo Vadis Surplus Kemenangan

Meskipun harus diakui, dalam Pilpres 2019 kemarin, Jokowi dan tim pemenangannya hampir menggengam semua sumberdaya. Baik itu dukungan partai politik yang gemuk, kepemilikan media, oligarki politik, dan tentu saja sebagai petahana yang memiliki popularitas yang jauh lebih mapan ketimbang pesaingnya. Dengan kata lain, ia memiliki surplus kekuasaan ketimbang tahun 2014.

Namun, surplus kekuasaan itu harus dibayar dengan mahal. Ia harus bernegosiasi terhadap banyak hal, khususnya elit-elit politik yang memiliki kepentingannya sendiri. Tentu saja, hal ini harus diakomodir di tengah otoritasnya yang hanya memiliki kedaulatan rakyat. Dukungannya kepada revisi UU-KPK bersama DPR-RI dan regulasi lain yang bermasalah adalah contoh dari bentuk negosiasi. Serta bentuk tekanan kekuatan yang membuatnya harus menerima.

Di sisi lain, proses penyelesaian yang militeristik untuk isu Papua dengan menempatkan orang yang salah, dan lambatnya dalam penanganan kebakaran hutan akibat ulah korporasi jahat, membuat figur dan nilai yang saya lihat dalam diri Jokowi ini perlu dipertanyakan ulang.

Di sini, keinginan untuk melakukan stabilitas politik dengan hilangnya oposisi partai politik membuat Jokowi sebagai figur yang memperjuangkan nilai kebajikan, justru menciderai harapan publik pemilihnya termasuk saya.

Baca Juga  Viralku dan Efeknya

Ironisnya, kondisi ini diperkuat dengan majunya Gibran Rakabuming untuk mencalonkan diri sebagai Walikota Solo. Memang itu hak individunya sebagai bagian dari masyarakat sipil dan ia berjuang bukan atas nama ayahnya.

Namun, figur sang ayah dan kharisma yang dimilikinya pasti melekat di dalam dirinya yang memberikan keuntungan lebih untuk dirinya. Memiliki peluang besar memenangkan pertarungan. Di sisi lain, meskipun bisa dicegah dan diminimalisir, kepentingan negara di bawah keluarga sangat memungkinkan mengalami penyelewengan.

Jika Jokowi membiakkan dinasti politik yang dimulai oleh Gibran, lalu apa bedanya Jokowi dengan dinasti politik di Indonesia lainnya? Padahal, kelebihan tidak membangun dinasti politik merupakan sebuah kelebihan untuk citra Jokowi.

Tak Menyesal Pilih Jokowi

Pertanyaannya, apakah saya menyesal mendukung Jokowi? Tentu saja tidak. Karena saya memilihnya dengan kesadaran penuh. Saya membela nilai yang ada dalam diri Jokowi, bukan semata-mata figurnya. Jika membela figur, apapun yang dilakukan Jokowi, saya akan terus melakukan pembelaan.

Sementara itu, dalam membela nilai, saya akan berpihak kepada visinya dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Karena itu, ketika ada nilai yang bergeser dalam diri Jokowi di tengah kepungan elit politik dan oligarki untuk membela kepentingan mereka, maka mengkritiknya merupakan sebuah kewajiban.

Ini karena, stabilitas politik dengan mengabaikan kebajikan dan kemaslahatan publik adalah bentuk kezaliman. Tentu saja, saya tidak mau menjadi bagian orang yang membiarkan kezaliman itu terjadi. Dukungan Jokowi kepada Revisi UU KPK atas nama memperlancar investasi, sebagaimana dikatakan oleh Moeldoko, adalah bentuk kezoliman yang harus dikritik dengan keras.

Sebab, penguatan KPK merupakan bagian dari amanat reformasi dalam pemberantasan korupsi yang mengakar di era rejim Orde Baru. Sementara itu, kehadiran Jokowi merupakan buah dari reformasi itu sendiri melalui kehadiran otonomi daerah. Sikap ini tentu saja mengembalikan Indonesia seperti era rejim Orde Baru, menguntungkan oligarki politik yang telah mengalami reorganisasi kembali.

Baca Juga  Al-Ghazali dan Banalitas Intelektual

 


IBTimes.ID - Dihidupi oleh jaringan penulis yang memerlukan dukungan untuk bisa menerbitkan tulisan secara berkala. Agar kami bisa terus memproduksi artikel-artikel keislaman yang mencerahkan masyarakat, silakan sisihkan sedikit donasi untuk keberlangsungan kami.

Transfer Donasi ke
BNI 0342383062 A.n Qurrota A'yun

Wahyudi Akmaliah

Peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Related post

1 Comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *