IBTimes.ID – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat.
Penyelidikan tersebut berfokus pada pemenuhan hak asasi manusia (HAM) masyarakat terdampak, terutama terkait kesehatan, akses air bersih, dan ketersediaan pangan.
“Kami menaruh perhatian serius terhadap karhutla, tidak hanya di Kalimantan Barat. Kami ingin melihat bagaimana tanggung jawab negara dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia terkait dengan karhutla ini,” kata Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah dikutip Kompas.com pada Rabu.
Anis menjelaskan, pemantauan tersebut bertujuan mengidentifikasi tanggung jawab negara dalam upaya mencegah dan menangani karhutla yang berulang di Kalimantan Barat.
Menurut dia, Komnas HAM turut menelaah tata kelola pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, mengingat bencana tersebut terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan informasi awal yang diperoleh tim Komnas HAM, karhutla yang terjadi kali ini berlangsung relatif lebih lama dibandingkan dengan sejumlah kejadian pada tahun-tahun sebelumnya.
Untuk mengumpulkan data, Komnas HAM telah menggelar pertemuan dengan berbagai pihak, melakukan peninjauan langsung ke kawasan gambut, serta menjalin komunikasi dengan organisasi masyarakat sipil dan kepolisian.
Hasil pemantauan sementara menunjukkan bahwa dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat menjadi salah satu perhatian utama. Komnas HAM secara khusus menyoroti kondisi kelompok rentan, termasuk perempuan dan lanjut usia, yang berpotensi menghadapi risiko lebih besar akibat kebakaran tersebut.
Selain persoalan kesehatan, tim juga mengkaji pengaruh karhutla terhadap ketersediaan bahan pangan, penurunan hasil produksi, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga keterbatasan akses masyarakat terhadap air bersih.
“Dampak kesehatan, ketersediaan bahan pangan, dan terutama air bersih menjadi isu utama dalam peristiwa yang terjadi selama beberapa bulan terakhir ini,” ujarnya.
Komnas HAM juga menelusuri aspek penegakan hukum lingkungan dalam penanganan karhutla. Dalam proses tersebut, lembaga itu meminta informasi kepada kementerian terkait di Jakarta mengenai langkah penanganan kebakaran serta pertanggungjawaban pihak-pihak yang memiliki kewenangan atas kawasan terdampak.
Anis menegaskan, hasil pemantauan yang telah diperoleh sejauh ini masih merupakan temuan awal. Oleh karena itu, Komnas HAM belum dapat menetapkan kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran HAM dalam peristiwa tersebut.
“Kami masih harus mengumpulkan sejumlah informasi yang lebih komprehensif. Perlu kami analisis terlebih dahulu, baru kami bisa menyimpulkan pelanggaran HAM apa saja yang terjadi atas peristiwa karhutla ini,” katanya.
Anis menambahkan, kegiatan pemantauan tidak terbatas di Kalimantan Barat, tetapi juga mencakup sejumlah wilayah lain di Pulau Kalimantan, termasuk Kalimantan Tengah.
Ke depan, Komnas HAM akan menggali informasi tambahan dari berbagai instansi terkait, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Langkah ini dilakukan untuk menilai efektivitas upaya pencegahan dan penanganan karhutla sekaligus memastikan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan.
(MS)
