Banyak kisah menarik pada masa Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra Barat. Termasuk ‘terperangkap’nya Pimpinan Besar Muhammadiyah Yogyakarta, M. Yunus Anis, di Bukittinggi semasa PDRI.
Di antara para hoofdbestuur Muhammadiyah yang sering berkunjung ke ranah Minang, adalah M. Yunus Anis. Kali pertama, ia berkunjung sebelum Kongres Muhammadiyah ke-18 di Solo, kemudian dilanjutkan saat penyelenggaraan Kongres Muhammadiyah ke-19 di Fort de Kock (baca: Bukittinggi) tahun 1930.
Persoalan PDRI sendiri sebagai benang merah kehadiran Yunus Anis di Bukittinggi, bermula sejak hubungan antara RI dan Belanda pasca-Persetujuan Renville kembali menemui jalan buntu pada Juni 1948. Sebagai antisipasi terjadinya kegagalan diplomasi tersebut, Presiden Sukarno dan jajarannya mengadakan rapat, untuk membicarakan perlu tidaknya pemimpin negara dan angkatan perang dipindahkan ke Sumatra atau bahkan India secara diam-diam.
Wakil Presiden Mohammad Hatta pada November 1948 berangkat ke Bukittinggi. Tujuannya, mempersiapkan Sumatra sebagai pusat pemerintahan RI. Hal itu sebagai antisipasi bila Belanda jadi menyerang Yogyakarta—ibukota RI saat itu. Bung Hatta juga meminta Sjafruddin Prawiranegara untuk tetap di Bukittinggi. Tugasnya sebagai Menteri Kemakmuran Rakyat kala itu, mengatur kembali keuangan di Provinsi Sumatra. Setelah urusan selesai, Hatta pun pulang ke Yogyakarta.
Kisah hadirnya Yunus Anis di Bukittinggi, diungkap dalam arsip Riwayat Hidup Samik Ibrahim tahun 1951. Samik dalam kronologi hidupnya, tidak mengungkap sebab awal hadirnya pentolan Muhammadiyah Yogyakarta itu di Bukittinggi.
Sebelum berjumpa dengan HAMKA dan Mr. Sjafruddin Prawiranegara pada tanggal 16 Desember 1948, Samik memilih bermalam di rumah A. Malik Ahmad yang berada di Jalan Kumango Bukittinggi. Pagi harinya, tanggal 17 Desember 1948, ia bersama HAMKA (Ketua Front Pertahanan Nasional) menemui Sjafruddin Prawiranegara di Istana Wakil Presiden Bung Hatta.
Pertemuan ketiga tokoh ini ditenggarai membicarakan penguatan pertahanan masyarakat sampai ke tingkat nagari, yakni BPNK–seperti yang digagas Ketua Markas Perjuangan Rakyat Daerah (MPRD) Chatib Sulaiman (Sufyan, 2018; Republika, tanggal 27 September 2018).
Samik masa itu memilih bertahan di Bukittinggi. Samik memilih tinggal dua hari, untuk berkumpul dengan pengurus Muhammadiyah di antaranya Yunus Anis, Sidi Mhd. Ilyas, dan lainnya di kediaman istri Malik Ahmad di Pasie Ampek Angkek.
Yunus Anis masa itu membawa emas batangan, kain batik yang menjadi modal Samik berdagang di Jalan Kumidi dan Kumango. Menurut Asma, kedua kedai itu adalah milik pengurus Muhammadiyah Sumatra Tengah.
Samik sendiri tinggal terpisah dengan anak-anaknya. Ia memilih bertahan di Kota Bukittinggi. Ia tidak pernah menduga kebertahanan di Bukittinggi, membawa dirinya larut dalam peristiwa aksi polisioneel kedua, atau yang dikenal dengan istilah Agresi Militer Belanda II.
Pada pukul 05.30 tanggal 19 Desember 1948, militer Belanda mulai menyerang Yogyakarta (Haluan, tanggal 10 April 1952). Dalam situasi yang gawat itu, Bung Karno dan Bung Hatta masih sempat menggelar sidang kabinet darurat pada pukul 10.00, kemudian menghasilkan tiga putusan penting; (1) Presiden dan Wakil Presiden direncanakan tetap tinggal di dalam kota Yogyakarta. Hal ini berisiko keduanya ditangkap Belanda; dan memang demikianlah yang akhirnya terjadi; (2) Tentara dan rakyat dianjurkan melaksanakan perang gerilya terhadap pasukan Belanda; dan (3) Presiden dan Wakil Presiden mengirimkan kawat kapada Menteri Kemakmuran Rakyat, Mr Sjafruddin Prawiranegara, yang sedang di Bukittinggi (Sumatra Barat). Yang bersangkutan diangkat sementara untuk membentuk pemerintahan darurat, termasuk alat-alat kelengkapannya, semisal kabinet (Rosidi, 1986; Husein, 1991; Rasjid, 1981; Zed; 1997).
Pada intinya, Sjafruddin selaku yang bertanggung jawab atas PDRI mengambil alih fungsi pemerintah pusat. Selain itu, kawat dari Yogyakarta juga dikirim kepada Mr AA Maramis yang sedang menjadi duta RI di New Delhi, India. Sjafruddin Prawiranegara saat itu, masih berusia 37 tahun.
Yunus Anis yang berada di kediaman istri Malik Ahmad sebelum aksi penggempuran Belanda, mendengar kabar seruan aksi bumihangus untuk Bukittinggi. Bersama Samik Ibrahim, Saalah Yusuf Sutan Mangkuto, Oedin, RI Datuk Sinaro Panjang, Iskandar Zulkarnaini, dan Sidi Mhd.Ilyas segera bergabung dengan Hamka di Istana Bung Hatta.
Setelah penyerahan mandat pada Bung Karno, menandai akhir dari masa PDRI. Hampir satu tahun lamanya, Yunus Anis ‘terperangkap’ dalam pusaran kisah PDRI yang heroik itu. Bagaimana kisahnya pulang ke Yogyakarta?
Kisahnya bermula, ketika Desember 1949, seorang eks tentara KNIL yang pernah menangkap Samik dan Haji Manan pada era 1930an, menemuinya di kedai Jalan Kumidi Bukittinggi. Ia menceritakan situasi kondusif dan meminta Samik kembali ke Padang. “Tuan Samik kembalilah ke Padang, nanti saya bantu untuk kelancaran usahanya,” kata Belanda itu.
Setelah berhasil diyakinkan, Samik segera mengontak Yunus Anis. Ia menjemput Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu ke diaman istri Malik Ahmad di Pasie. Melalui bantuan eks tentara KNIL itu, perjalanan Yunus Anis ke kantor N.V KOPAN (milik Samik Ibrahim) berjalan aman. Menginap selama dua hari di Pasar Batipuh, Samik kemudian pulang ke Yogyakarta dengan kapal laut di Pelabuhan Teluk Bayur Padang.
